pertemuan kedua kewirausahaan (kwu-02)

9 September 2015 4 komentar

ANTARA KREATIVITAS DAN MENDOBARAK PENGHAMBAT KEMAJUAN WIRAUSAHA

Pada pertemuan kedua ini mahasiswa akan diberikan bekal semangat berwirausaha, dengan kreatifitas dan inovasi serta bagaimana mendobarka penghambat wirausaha. tentunya sebagi wirauashwan harus memiliii sikap optimis dengan selalu beroreintasi ke depan, tidak banyak menagisi masa lalu.

Sikap optimis, saya rasa dibutuhkan bukan hanya oleh seorang entrepreneur. Semua orang, apapun profesinya, dalam hal kebaikan harus selalu optimis. Saya telah menyaksikan teman-teman yang suskes dibangun oleh sikap optimis yang luar b iasa.  Saya salut dengan mereka, karena untuk bisa selalu bersikap optimis tidak mudah. Saya sendiri sempat mengalami keterpurukan ketika gambaran masa depan tidak nampak secara jelas.

namun setelah saya berfikir untuk mencoba manatap masa depan dengan optimis maka lahirlah semangat baru,dan akhirnya saya sering melahirkan inovasi yang luar biasa.

writer enterpreneur sempat saya bangun berbuahtiga buah buku terbit yang menurut saya cukup lumayan sebagai penulis pemula, minimal motivasi buat saya sendiri.

mari kita semangat dan mendobrak penghalang dalam berwirausaha, untuk materi pertemuan kedua silahkan klik disini

Iklan
Kategori:Uncategorized

PERTEMUAN PERTAMA KEWIRAUSAHAAN (KWH-01)


PENDAHULUAN

Tidak ada negara maju tanpa kehadiran dan kontribusi dari kalangan wirausahawan. Dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan generasi muda, maka diharapkan akan tumbuh kelas wirausahawan baru sebagai penopang kehidupan perekonomian Indonesia di masa mendatang.
Memang, salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah persoalan pengangguran. Jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan telah mengakibatkan sebagian dari kita tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Di antara kelompok masyarakat yang belum memiliki penghasilan tetap akibat ketebatasan lapangan kerja adalah kaum muda.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2011 mencapai 7,7 juta orang atau 6,56% dari total angkatan kerja. Pengangguran terbuka tertinggi pada Agustus 2011 berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 10,66% dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 10,43%. Pengangguran lulusan sekolah dasar (SD) berjumlah 3,56% atau naik dari posisi Februari 2011 sebesar 3,37%.
Lalu, pengangguran lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 8,37% atau naik dari Februari 2011 yang mencapai 7,83%. Kemudian pengangguran lulusan Diploma I/II/III mencapai 7,16% atau turun dari Februari 2011 sebesar 11,59%. Terakhir pengangguran lulusan universitas turun menjadi 8,02% dari level 9,95% pada Februari 2011.
Data-data statistik di atas menujukkan bahwa persoalan pengangguran usia produktif di Indonesia merupakan masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Terkait hal itu, mengingat semakin terbatasnya daya serap tenaga kerja di Indonesia, banyak pihak meyakini bahwa cara terbaik untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia adalah dengan menciptakan wirausahawan-wirausahawan muda.
Seorang pakar kewirausahaan asal Amerika Serikat, David McClelland, mengatakan suatu negara dapat dikatakan makmur apabila memiliki jumlah wirausahawan minimal 2 persen dari total jumlah penduduk. Namun, saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia hanya sebesar 0,24 persen dari total jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta, maka negeri ini membutuhkan paling tidak 4,2 juta wirausahawan untuk mencapai jumlah minimal tersebut.
Berbicara mengenai kewirausahaan memang tidak dapat dilepaskan dari soal kemandirian bangsa. Kedua hal itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jika kuantitas dan kualitas kewirausahaan suatu negara baik, maka dapat dipastikan bahwa kemandirian negara bersangkutan baik pula. Kehadiran para wirausahawan penting untuk menopang keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi bangsa, seperti peningkatan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran.
Untuk itu, pemerintah harus mulai secara serius memberikan perhatian terhadap masalah kewirausahaan di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Diperlukan peran konkret pemerintah melalui penciptaan program pendidikan kewirausahaan bagi pemuda guna memberikan kesempatan belajar kepada mereka agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan.
Namun, perlu disadari pula bahwa pemerintah agaknya tidak mampu melakukan hal itu sendiri mengingat segala keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Karena itu, dibutuhkan kontribusi dan peran pihak-pihak lain untuk mewujudkan hal itu.

Seorang penulis buku ttg Motivasi yaitu Max Gunther pernah mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat tahun 70 an katanya hanya akan melahirkan lulusan “ Sanglaritis “ artinya mereka mempunyai mental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta,krg mampu dan mau menciptakan lapangan kerja sendiri, kasus di Indonesia hal itu masih terjadi sampai sekarang.

ITULAH potret keberadaan dunia wirausaha, mari kita mulai belajar untuk membangun jiwa wirausaha yang luar biasa.

beberapa materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama sbb :

Pengertian

Karakteristik Wirausaha

Hakikat Kewirausahaan

Potensi Pemicu Berwirausaha

Faktor yang mempengaruhi Wirausaha

Ciri Tahap Awal Wirausaha

Kenal Diri & Motif

PENGERTIAN KEWIRAUSAHAAN

Peter F Drucker
Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the new and different) .


Thomas W
Zimmerer
Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari.

Andrew J Dubrin
Seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif (Entrepreneurship is a person who founds and operates an innovative business).

Wirausahawan atau Entrepreneurship adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan.

Kegiatan Wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok.

Seorang Wirausahawan dalam pikirannya selalu berusaha mencari,memanfaatkan peluang usaha yang dpt memberi keuntungan.

Ada tiga jenis Wirausaha (Ir.Ciputra)

1.Necessity Entrepreneur yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup.

2.Replicative Entrepreneur,yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan.

3.Inovatif Entrepreneur,wirausaha inovatip yang terus berpikir kreatif dlm melihat peluang dan meningkatkannya.

KARAKTERISTIK WIRAUSAHA

1 Motif berprestasi Tinggi

2 Selalu persfektif

3 Kreatifitas tinggi

4 Inovasi yang tinggi

5 Komitmen dalam bekerja

6 Berani menghadapi resiko

7 Mandiri tidak ketergantungan

8 Selalu mencari peluang

9 Jiwa kepemimpinan

10 Mampu manajerial

11 Kemampuan personal

BERLANJUT …..

literatur

Kategori:Uncategorized

KULIAH PERTAMA PENGERTIAN DAN PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM (eis-01)


PENDAHULUAN
Memberikan pengertian atau definisi ekonomi islam tidak HARUS mengacu kepada ekonomsi konvesional (kapitalis maupun komunis). Akan tetapi ekonomi Islam memiliki definisi tersendiri dan tidak perlu mengaitkan atau menyandarkan kepada PENGERTIAN ekonomi konvensional, karena sangat jauh berbeda baik dari dasar maupun tujuannya.

Akan tetapi tidak sedikit para praktisi bisnis bahkan para pengajar / dosen yang masih kurang tepat dalam memberikan definisinya, kebanyakan memberikan definisi persis sama dengan ekonomi konvensional hanya ditambah dengan islami.

Sebenarnya ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan wahyu ilahi dan mengikuti sunnah nabi SAW. tentunya didasari dengan tauhid (keimanan).

Selain dari Tujuannya yaitu membantu ummat manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat (falah). Perbedaan mendasar adalah ekonomi islam bercirikan ketuhanan, artinya ekonomi yang melibatkan Tuhan (Rabb) dalam setiap transaksinya,

Dalam ekonomi Islam itu sendiri, memiliki prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Allah swt. Hal ini sangatlah penting untuk Anda ketahui. Sehingga ketika kita akan menjalankan perekonomian wajib mengacu kepada hukum yang membuat alam ini al quran dan hadits. Dan sebaliknya kita diharamkan bertransaksi berpijak kepada aturan yang bertentangan dengan yang datanghawa nafsu yaitu orang-orang yang tidak mengetahui (jahili).

Pengertian Ekonomi Islam

Pengertian Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai islam. Beliau mengatakan bahwa ekonomi islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Alquran, sunnah, ijma dan qiyas.

Menurut M.M. Matewally, Pengertian Ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Alquran, Sunnah, Qiyas dan Ijma. Beliau memberikan alasan bahwa dalam ajaran islam tersebut, perilaku seseorang dan masyarakat dikendalikan ke arah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada.

Hasanuz Zaman mengungkapkan Pengertian Ekonomi Islam yaitu pengetahuan, aplikasi dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.

Pengertian Ekonomi Islam menurut Monzer Kahf adalah bagian dari ilmu ekonomi yang memiliki sifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi islam tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya, yang lintas keilmuan termasuk di dalamnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis; seperti matematika, statistik, logika, ushul fiqh.

 PRINSIP DASAR

Secara prinsip Ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam memiliki dasar pijakan sendiri bahkan bersumber kepada wahyu yang menciptakan alam semesta ini dan Sunnah Nabi sebagai panduan untuk mengimplementasikannya, sehingga prinsip dasarnya adalah Tauhid (keimanan) dan Ketaatan. Ekonomi ini adanya keterlibatan Tuhan (Rabb=pencipta, pemelihara, pengatur). Sehingga manusia yang ikut terlibat dalam ekonomi islam harus tunduk patuh megikuti aturanNya. Inilah konsekwensi berekonomi yang benar.

Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah.

Imam al Ghazali dan Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjadi puncak keberadaan ekonomi islam mencakup lima jaminan dasar:
·keselamatan keyakinan agama (al din)
·kesalamatan jiwa (al nafs)
·keselamatan akal (al aql)
·keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl)
·keselamatan harta benda (al mal).

Ciri khas ekonomi islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur’an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur’an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen , konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. ekonomi Islam menekankan empat sifat, antara lain:

  1. Kesatuan (unity)
  2. Keseimbangan (equilibrium)
  3. Kebebasan (free will)
  4. Tanggungjawab (responsibility)

MENGAPA MASIH BANYAK UMAT ISLAM BELUM MENERIMA EKONOMI SYARIAH

ada bebrapa alasan yang menyebabkan ummat islam belum menerima ekonomi islam (contohnya bank syariah), sbb :
1. Ummat sendiri masih memamndang Islam sebagai Ritual semata Qs 5: 3, belum dipandang sebagai suatu sistem hidup manusia
2. Dirinya tidak merasa terikat dengan Islam (Aqidah , Akhlak, Syariah) Qs. 45:18,
3. Kurang memahami terhadap tujuan Islam/Syariah
4. Faktor pemahaman tujuan, Fungsi & Tugas hidup Qs. 2 : 207
5. Dampak Faktor Penjajahan Belanda 3,5 abad, takut oleh kaum kafir, hidupnya tidak PD thd kebangkitan Ekonomi Islam
6. Faktor usia sistem kapitalis yang sudah mendarah daging, merasa tidak berdosa berada dalam kapitalis dan mennjauh dari syariah
7. Terpengaruh Faktor Isu Negatif “Islam bukan Solusi” islam itu terbelakang, dll

Dasar Wajibnya Bersyariah dalam hidup
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Qs 45 : 18)

MAQASID ASY-SYARIAH
Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta (dien, nafs, aqal, nasl, maal) mereka. Segala hal yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia” (Imam Ghazali)
TUJUAN EKONOMI ISLAM
1 Mengutamakan Ketuhanan (Akhirat)
2 Memperjuangkan Kehidupan (Dunia)
3 Menciptakan lapangan kerja kesejahteraan
4 Negara Menyingkirkan Kebinasaan
5 Membangun Keadilan
6 Melindungi masyarakat
7 Mengendalikan Pasar dan Harga
Adapun secara operasional akan di jelaskan dan dibimbing oleh fatwa ulama (ijma para ulama), untuk menghantarkan berekonomi yang menyelamatkan.

catatan :

mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan ekonomi islam

wassalamualaikum

Agus Selamet

Literatur

Terjemah al quranul karim, depag, RI
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah

http://www.pengertianpakar.com

MENGENAL AKUNTANSI MUSYAROKAH


AKUNTANSI MUSYAROKAH

PENGERTIAN AKAD MUSYARAKAH
Dewan syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai  akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu , di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana.
Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai  sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, apabila salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.
Investasi musyarakah  dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset nonkas.
Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut.
Dimana modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizing mitra lainnya.
Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan Ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang di lakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal.
Dengan bergabungnya dua orang atau lebih hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri karena di dukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi, dsb.
Apabila usaha tersebut  untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip system keuangan syariah yaitu pihak-pihak yang yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) risiko.
Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama risiko (al ghunmu bi al ghurmi). Namun demikian, untuk mecegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga.
PSAK NO 106 par 7 memberikan contoh yang disengajayaitu :
a. pelanggaran terhadap akad; antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional.
b. pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
dalam musyarakah, dapat ditemukan aplikasi ajaran islam tentang ta’awun (gotong royong), ukhwah (persaudaraan) dan keadilan.
Selain musyarakah, terdapat juga kontrak investasi untuk bidang pertanian yang pada prinsipnya sama dengan prinsip syirkah. Bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun dinamakan muzara’ah.Bila bibitnya berasal dari pemilik tanah, maka disebut mukhabarah.Sedangkan bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan disebut musaqat (Karim, 2003).
Untuk menghindari persengketaan di kemudian hari, sebaiknya akad kerja sama dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Akad perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek antara lain terkait dengan besaran modal dan penggunaannya (tujuan usaha musyarakah), pembagian kerja di antara mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba dan periode pembagiannya dsb. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, atau terjadi persengketaan, para pihak dapat merujuk kepada kontrak yang telah disepakati bersama.
Apabila terjadi sengketa dan tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang, misalnya badan arbitrasi syariah.
B. JENIS AKAD MUSYARAKAH
Bedasarkan eksistensi :

  1.  Syirkah Al Milk
    Mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepimilikan bersama (joing) atas suatu kekayaan (aset) misalnya dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi.

Skema Musyarakah

  1. Syirkah Al’uqud (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepekatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mecapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian.
    Berbeda dengan syirkah al milk, dalam kerja sama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya Syirkah Al’quid dapat dibagi menjadi sebagai berikut :
    Ø  Syirkah Abdan (syirkah fisik), disebut juga syirkah a’mal (syirkah kerja) atau syirkah shanaa’I (syirkah para tukang) atau syirkah taqabbul (syirkah penerimaan).
    Ø  Syirkah wujuhadalah kerja sama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertekan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
    Ø    Syirkah ‘Inan (negosiasi) adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan kompisisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan.
    Ø    Syirkah Mufawwadhah adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan kompisisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian.
    Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) :
    ü    Musyarakah Permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No. 106 par 04).
    Contohnya : antara mitra A dan mitra P yang melakukan akad musyarakah menanamkan modl yang jumlah awal masing-masing Rp 20.000.000 , maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing-masing tetap Rp 20.000.000
    ü    Musyarakah Menurun/Musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut.
    (PSAK No. 106 par 04) contohnya : antara mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah, mitra P menanamkan Rp 10.000.000 dan menanamkan Rp 20.000.000 . seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra P Rp !0.000.000 tersebut akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A .
  2. DASAR SYARIAH
    v  Sumber Hukum Akad Musyarakah
    1. al-Quran
    “Maka mereka berserikat pada sepertiga.” (QS 4:12)
    “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”  (QS 38:24)
    2. As-Sunah
    Hadis Qudsi: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.”  (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)
    “Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.” (HR. Muslim)
    Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fiqih sepakat menetapkan bahwa hokum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah.

v    Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Akad Musyarakah
1. Pelaku: Para mitra harus cakap hukum dan baligh
2. Objek musyarakah
Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.
ü    Modal
•    Modal yang diberikan harus tunai.
•    Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dsb.
•    Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama
•    Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus.
•    Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan
•    Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tsb. Kecuali, mitra lain telah menyepakatinya
•    Seorang mitra tidk diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri
•    Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah didasarkan prinsip al-ghunmu bi al ghurmi-hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko yang diterima.
•    Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.
ü    Kerja
•    Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.
•    Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra mengatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tsb.
•    Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagina keuntungan yang lebi besar.
•    Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.
•    Para mitra harus menjalankan usaha sesuai denga syariah
•    Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
•    Jika seorang mitra yang mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus di tanggungnya sendiri.

  1. Ijab Kabul
    Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
    4. Nisbah
    •    Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan.
    •    Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
    •    Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut. Misalnya, bagi hasil atau bagi laba.
    •    Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
    •    Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri.
    •    Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati.

v    Berakhirnya Akad Musyarakah
Akad musyarakah akan berhasil, jika:
•    Salah seorang mitra menghentikan akad.
•    Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal.
Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat). Apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.
•    Modal musyarakah hilang/habis. Apabila salah satu mitra keluar dar kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan utuk bekerja sama dan dalam kegiatan opersaional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

  1. PENETAPAN NISBAH DALAM AKAD MUSYARAKAH
    Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu:
    1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal
    Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksankan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi labah yang lebih besar.
    Jika para mitra mengatakan “keuntungan akan dibagi diantara kita”, berarti keuntungan akan di alokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.
  2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal
    Dengan cara ini, dalam penetuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.
    Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30 misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.
  3. PERLAKUAN AKUNTANSI (PSAK 106)
    Perlakuan Akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu Mitra Aktif dan Mitra Pasif.
    Dimana mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyaraklah baik mengelola sendiri ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya, mitra aktif juga bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi, atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi; sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha biasanya adalah lembaga keuangan.
    v  Akuntansi Untuk Mitra Aktif dan Mitra Pasif
    Akuntansi untuk Mitra Aktif dan Mitra Pasif dianggap sama, Karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi ini untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih muda di ilustrasikan. Jadi, pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau Mitra Aktif adalah sama. Perbedaannya jika pencatatan dilakukan oleh Mitra Aktif, maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pecatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainnya.
    1. Pengakuan investasi musyarakah
    Investasi Musyarakah di akui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untu usaha musyarakah.
    2. Biaya Pra-akad
    Biaya pra-akad yang terjadi akibat musyarakah (misalnya biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyaarakah.
    Jurnal untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya :
    Dr.Uang muka akad            xxx
    Kr.Kas                    xxx
    Apabila mitra lain sepakat, biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka dicatat sebagai nilai investasi musyarakah.
    Jurnal :
    Dr.Investasi musyarakah        xxx
    Kr.Uang muka akad            xxx
    Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka akan di catat sebagai beban.

Jurnal :
Dr.Beban musyarakah            xxx
Kr.Uang muka akad            xxx

  1. Pengukuran investasi musyarakah
    Penyerahan kas atau aset nonkas sebagai modal untuk investasi musyarakah
    a. apabila investasi dalam bentuk kas akan di nilai sebesar jumlah yang diserahkan ; maka jurnal :
    Dr.Investasi musyarakah-kas        xxx
    Kr.Kas                    xxx
    b. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas, maka di nilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka oleh mitra aktif selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah ( dilaporkan dalam bagian ekuitas).
    Jurnal :
    Dr.Investasi musyarakah-aset nonkas                xxx
    Dr.Akumulasi penyusutan                    xxx
    Kr.Selisih penilaian aset musyarkah(sabagai bag.ekuitas)        xxx
    Kr.Aset nonkas                            xxx
    Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan.
    Jurnal :
    Dr.Selisih penilaian aset musyarakah        xxx
    Kr.Keuntungan                     xxx

Untuk mitra pasif, akun selisih penilaian aset musyarakah digantikan dengan akun keuntungan tangguhan dan diamortisasikan selama masa akad. Apabila aset nonkas dikembalikan di akhir akad maka akun investasi musyarakah nonkas akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.
Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.
Jurnal :
Dr.Investasi musyarakah-aset nonkas            xxx
Dr.akum.Penyusutan                    xxx
Dr.Kerugian penurunan nilai                 xxx
Kr.Aset nonkas                        xxx
Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan diakhir akad akan diterima kembali maka atas aset nonkas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomi aset.
Jurnal :
Dr.Beban Depresiasi            xxx
Kr.Akumulasi Depresiasi            xxx
4. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan maka jurnal :
Dr.Kas/piutang                xxx
Kr.Pendapatan bagi hasil        xxx
Apabila dari investasi yang dilakukan rugi maka jurnal :
Dr.Kerugian                xxx
Kr.Penyisihan Kerugian            xxx
5. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dal;am bentuk nkas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad musyarakah berkhir, aset nonkas akan di likuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dan nilai jual) didistribusikan pada setiap mita sesuai nisbah.
Ketika npelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan poenjualan aset nonkas mengahasilkan keuntungan , maka jurnal :
Dr.Kas                    xxx
Kr.Investasi musyarakah        xxx
Kr.Keuntungan                xxx
Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal :
Dr.Kas                     xxx
Dr.Penyisihan kerugian            xxx
Kr.Investasi musyarakah        xxx
Kr.Keuntungan                xxx

Pencatatan diakhir akad :
1. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas.
Jika tidak ada kerugian, maka jurnal:
Dr.Kas                    xxx
Kr.Investasi musyarakah        xxx

Jika ada kerugian, maka jurnal :
Dr.Kas                    xxx
Dr.Penyisihan kerugian            xxx
Kr.Investasi musyarakah        xxx
2. Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad.
Jika tidak ada kerugian , maka jurnal :
Dr.Aset nonkas                     xxx
Kr.Investasi musyarakah            xxx
Jika ada kerugian , mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnal :
Dr.Penyisihan Kerugian            xxx
Kr.Kas                    xxx
Dr.Aset nonkas                xxx
Kr.Investasi musyarakah        xxx

  1. Bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun ( dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) nilai investasi musyarakahnya sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif dikurangi rugi jika ada.Sedangkan bagiamn mitra pasif nilai investasi musyarakahnya sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif jika ada.
  2. Penyajian
    Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:
    •    Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.
    •    Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari musyarakah.
  3. Pengungkapan
    Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:
    •    Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
    •    Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
    •    Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

v    Akuntansi untuk Pengelola Dana
Akuntansi untuk pengelola musyarakah dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya.
1. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar:
a. jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas, dan jurnal:
Dr. Kas                    XXX
Kr. Dana Syirkah Temporer        XXX
Selanjutnya untuk dana syirkah temporer harus dipisahkan (dalam bentuk sub ledger) antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif.

  1. nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset nonkas, maka akan dicatat sebesar nilai wajarnya dan jurnal:
    Dr. Aset Nonkas                XXX
    Kr. Dana Syirkah Temporer        XXX
    Apabila di akhir akad aset nonkas tidak dikembalikan maka yang mencatat beban depresiasi adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis.Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban depresiasi adalah mitra yang menyerahkan aset nonkas sebagai modal investasinya.
    Dr. Beban depresiasi            XXX
    Kr. Akumulasi Depresiasi        XXX
  2. Pencatatan untuk pembagian laba untuk mitra aktif dan mitra pasif
    Saat mencatat pendapatan:
    Dr. Kas/Piutang                XXX
    Kr. Pendapatan                XXX
    Saat mencatat beban:
    Dr. Beban                XXX
    Kr. Kas/Utang                XXX
    Jurnal penutup yang dibuat di akhir periode (apabila diperoleh keuntungaan:
    Dr. Pendapatan                        XXX
    Kr. Beban                        XXX
    Kr. Pendapatan yang Belum Dibagikan            XXX

Jurnal ketika dibagihasilkan kepada pemilik dana:
Dr. Beban Bagi Hasil Musyarakah            XXX
Kr. Utang Bagi Hasil Musyarakah            XXX
Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:
Dr. Utang bagi hasil Musyarakah            XXX
Kr. Kas                            XXX
Pada akhir periode, akun pendapatan yang belum dibagikan dan beban bagi hasil ditutup.Jurnal:
Dr. Pendapatan yang Belum Dibagikan            XXX
Kr. Beban bagi hasil                    XXX
Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian:
Dr. Pendapatan                        XXX
Dr. Penyisihan Kerugian                    XXX
Kr. Beban                        XXX
Jika kerugin akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.Jurnal:
Dr. Penyisihan Kerugian-Mitra Aktif            XXX
Kr. Kerugian yang Belum Dialokasikan            XXX

  1. Pencatatan yang dilakukan pada akhir akad.
    a. Apabila dana investasi yang diserahkan berupa kas, maka jurnal:
    Dr. Dana Syirkah Temporer                XXX
    Kr. Kas                            XXX
    Kr. Penyisihan Kerugian                    XXX
    b. Apabila dana investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan, maka jurnal:
    Dr. Dana Syirkah Temporer                XXX
    Kr. Aset Nonkas                        XXX
    Jika aset harus dikembalikan, dan terjadi kerugian maka mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian.Jurnal:
    Dr. Kas                        XXX
    Kr. Penyisihan Kerugian                XXX
    c. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad akan dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset nonkas harus dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Jika penjualan tersebut menghasilkan keuntungan maka akan menambah dana mitra. Jurnal:
    Dr. Kas                        XXX
    Dr. Akumulasi Depresiasi            XXX
    Kr. Aset Nonkas                    XXX
    Kr. Keuntungan                    XXX

Keuntungan ditutup ke dana syirkah temporer, jurnalnya:
Dr. Keuntungan                    XXX
Kr. Dana Syirkah Temporer            XXX
Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, akan di tagih kepada mitra, maka jurnal:
Dr. Kas                        XXX
Dr. Akumulasi Depresiasi            XXX
Dr. Penyisihan Kerugian                XXX
Kr. Aset Nonkas                    XXX
Ketika pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan dari penjualan aset nonkas mengalami keuntungan, jurnal:
Dr. Dana Syirkah Temporer            XXX
Kr. Kas                        XXX
Ketika pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian dari penjualan aset nonkas mengalami keuntungan, jurnal:
Dr. Dana Syirkah Temporer            XXX
Kr. Penyisihan Kerugian                XXX
Kr. Kas                        XXX
4. Penyajian
Pengelola menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut.
a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
b. Aset musyarakah yang diterimadari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer.
c. Selisih penilaian aset musyarakah (jika ada) disajikan sebagi unsur ekuitas.

Kesimpulan

Dewan syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai  akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu , di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana.
Dimana para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai  sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, apabila salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Mengenal Akuntansi Mudharobah

2 November 2014 4 komentar

Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap tidak hanya berbicara masalah  ibadah ritual akan tetapi  membahas seluruh aspek kehidupan.

Termasuk di dalamnya membahas dan menjalankan sistem dan praktik ekonomi maupun perbankan yang termasuk Akuntansi. salah satu praktik syariah dalam bidang muamalah adalah penerapan pembiayaan dan sekaligus akuntansi sebagai alat pencatat,

Mudharobah adalah Akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%), sedang pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian tidak akibat kelalaian pengelola

Untuk mempelajari Mudharobah slahkan click disini 6 kasus Akuntansi mudharabh for Mhsiswa

Quiz Ekonomi Islam (semester 3 Sore) STIEMUTTAQIEN

27 Oktober 2014 13 komentar

Assalamualaikum, Kerjakan Soal berikut ini dengan benar,untuk mengerjakan silahkan saudara berdiskusi dengan kelompok yang telah ditetapkan (kelompok presentasi)

TiPE SOAL A (LATIHAN NO 1 SD NO 10) TIDAK DIKUMPULKAN, BERIKAN KOMENTAR SAJA DI BLOG

  1. Perdagangan dalam Islam tidak boleh menjual atau membeli barang-barang dan jasa yang tidak jelas kepemilikannya hukumnya haram, mengapa hal tersebut dllarang dan apa dasar hukumnya. (bobot 10%)
  2. Islam menerapkan uang sebagai alat tukar bukan dijadikan komoditas tidak seperti halnya di ekonomi konvesional, jelaskan menurut analisa saudara (bobot 20%)
  3. Pasar sebagai mediator dari produsen dengan konsumen yang memiliki peran sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, jelaskan peran pasar dalam perspektif Islam (bobot 10%)
  4. Harta harus didistribusikan sesui dengan ketentuan syariah, jelaskan bagaimana distribusi yang bersyariah berikut contohnya serta dalili nya (bobot 10%)
  5. Dalam Islam tidak dikenal istilah meminjam modal/Uang dengan tambahan jasa, tetapi diterapkan sistem pembiayaam syariah,jelaskan pembiayaan sesuai syariah (bobot 10%)
  6. Sementara ini banyak masyarakat awam menganggap ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional tidak ada bedanya, setujukah saudara? jelaskan jawaban saudara (bobot 20%)
  7. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang diawali hancurnya perusahaan besar di Amerika, sehingga mengalami krisis moneter diberbagai belahan dunia, tetapi disisi lain Lembaga Keuangan Syariah semakin pesat bahkan untung berlipat ganda, mengapa hal tersebut terjadi dan jelaskan berdasarkan analisa saudara ((bobot 20%)
  8. Faktor apa saja yang menyebabkan sistem ekonomi kapitalis lumpuh dan sistem ekonomi sosialis mati, sedangkan sistem ekonomi syariah semakin kuat dan banyak diminati di negara barat? (bobot 20%)
  9. Dalam Islam tidak boleh ada penimbunan uang, jelaskan apa yang dimaksud dengan penimbunan uang dan apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat (bobot 20%)
  10. Jelaskan jenis-jenis riba berikut contohnya

TIPE SOAL  B (STUDI KASUS PILIH SALAH SATU DARI 4 KASUS BERIKUT INI ): KUMPULKAN SEBELUM UTS

1. Pilihan 1 Bank Syariah,Lebih Pasti dan non Spekulasi SILahkan KLIK DISINI  2014 Bank Syariah tidak spekulasi

2  Pilihan 2 80 Persen Nasabah PT BSS Terjerat Utang Bank, SILahkan KLIK DISINI  2014 80 Persen Nasabah PT BSS Terjerat

3 Pilihan 3 : FAKTA-FAKTA URUTAN KEHANCURAN EKONOMI AMERIKA part SILahkan KLIK DISINI  2014 KASUSU FAKTA-FAKTA URUTAN KEHANCURAN EKONOMI AMERIKA part 1

PENGUMUMAN QUIZ DAN UTS SMT 3 (KEWIRAUSAHAAN))

22 Oktober 2014 4 komentar

Assalamualaikum wr wb Kpd yth Mahasiswa semester 3 stie muttaqien untuk minggu ini tidak ada pelatihan wordpress, tetapi digunakan untuk quiz keirausahaan, dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah seperti biasa, Dosen Pengampuh Agus Selamet

TRANSAKSI YANG DILARANG SYARIAH (1)

22 Oktober 2014 2 komentar

Mari belajar transaksi yang dilarang Syariah

Menurut Muhammad Assad, dalam The Message of the Qur’an dinyatakan, bahwa setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu perbudakan Fir’aun, bangsa Yahudi mendapatkan berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah masa Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara batil. Dalam kitab orang Yahudi sendiri (Taurat dan Zabur) telah dilarang praktek-praktek riba
Allah Swt berfirman, “Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (An-Nisa`: 160-161)
Allah Swt berfirman, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya ”. (Q.S. Al Baqarah 2 : 275)

SILAHKAN KLIK DISINI UNTUK MELIHAT KELENGKAPAN 3. praktik pengembangan harta yg dilarang

Kategori:EKONOMI SYARIAH Tag:, ,

BERILMU SEBELUM BERWIRAUSAHA


Berilmu Sebelum Berdagang

wako-tinjau-distribusi-blt-di-sagulung-foto-by-irwansyahukSetiap orang menganggap mudah menjadi pedagang atau pebisnis. Yang dibutuhkan di awal-awal adalah memiliki modal, memahami produksi dan memahami pemasaran. Namun selaku seorang muslim yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, ada satu bekal juga yang mesti dipahami sebelum bekal-bekal tadi, yaitu memahami hukum syari’at yang berkaitan dengan perdagangan.

Akan tetapi, di akhir-akhir zaman sekarang ini, kebanyakan orang memang tidak peduli lagi dengan syariat, tidak peduli lagi manakah yang halal dan yang haram. Pokoknya segala macam cara ditempuh asalkan bisa menjalani hidup. Benarlah sabda Nabi kita Muhammadshallallahu ‘alaihi wa sallam,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram.”[1]

Ilmu Sebelum Berkata dan Berbuat

Prinsip inilah yang harus dipahami betul-betul oleh setiap muslim. Seseorang ketika ingin melakukan suatu amalan haruslah ia berilmu terlebih dahulu agar ia tidak salah jalan. Bukankah banyak yang beribadah tanpa ilmu, lalu amalannya tertolak dan sia-sia?

Oleh karenanya, kita seringkali menyaksikan bagaimana para ulama menekankan prinsip ini, sampai-sampai prinsip inilah yang mereka dahulukan di awal kitab mereka. Di antara contohnya adalah ulama hadits terkemuka yaitu Imam Bukhari. Di awal-awal kitab shahih Bukhari, beliau membawakan bab, “Al ‘ilmu qoblal qouli wal ‘amali (ilmu sebelum berkata dan berbuat).” Setelah itu beliau mengemukakan firman Allah Ta’ala,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

“Maka ilmuilah (ketahuilah)! Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu” (QS. Muhammad: 19). Lalu Imam Bukhari mengatakan, “Dalam ayat ini, Allah memerintahkan memulai dengan ilmu sebelum amalan.” Ilmuilah yang dimaksudkan adalah perintah untuk berilmu terlebih dahulu, sedangkan ‘mohonlah ampun’ adalah amalan. Ini pertanda bahwa ilmu harus ada lebih dahulu sebelum amalan.

Ilmu adalah Pemimpin Amalan

Prinsip yang disampaikan Imam Bukhari di atas, dapat pula kita saksikan pada perkataan sahabat yang mulia, Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu. Beliau pernah mengatakan,

العِلْمُ إِمَامُ العَمَلِ وَالعَمَلُ تَابِعُهُ

Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu.”[2]

Prinsip seperti itu pun dijelaskan oleh para ulama lainnya ketika menjelaskan surat Muhammad ayat 19 dan perkataan Imam Bukhari di atas.

Sufyan bin ‘Uyainah rahimahullah berdalil dengan surat Muhammad ayat 19 untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Hal ini sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dalam Al Hilyah ketika menjelaskan biografi Sufyan dari jalur Ar Robi’ bin Nafi’ darinya, bahwa Sufyan membaca ayat, “Maka ilmuilah (ketahuilah)! Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu”, lalu beliau mengatakan, “Tidakkah engkau mendengar bahwa Allah memulai ayat ini dengan mengatakan ‘ilmuilah’, kemudian Allah memerintahkan untuk beramal?[3]

Al Muhallab rahimahullah mengatakan, “Amalan yang bermanfaat adalah amalan yang terlebih dahulu didahului dengan ilmu. Amalan yang di dalamnya tidak terdapat niat, ingin mengharap-harap ganjaran, dan merasa telah berbuat ikhlas, maka ini bukanlah amalan (karena tidak didahului dengan ilmu, pen). Sesungguhnya yang dilakukan hanyalah seperti amalannya orang gila yang pena diangkat dari dirinya.“[4]

Ibnul Munir rahimahullah berkata, “Yang dimaksudkan oleh Al Bukhari bahwa ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan.  Suatu perkataan dan perbuatan itu tidak teranggap kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Oleh sebab itulah, ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan, karena ilmu itu pelurus niat. Niat nantinya yang akan memperbaiki amalan.”[5]

Ingin Menuai Kebaikan, Pelajarilah Bagaimana Prinsip Muamalah!

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

“Barangsiapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Setiap orang yang Allah menghendaki kebaikan padanya pasti akan diberi kepahaman dalam masalah agama. Sedangkan orang yang tidak diberikan kepahaman dalam agama, tentu Allah tidak menginginkan kebaikan dan bagusnya agama pada dirinya.”[6] Ini berarti jika ingin diberi kebaikan dan keberkahan dalam berdagang, kuasailah berbagai hal yang berkaitan dengan hukum dagang.

Oleh karena itu, Umar bin Khottob pernah memperingatkan orang-orang yang tidak paham prinsip muamalah untuk tidak berdagang di pasar. ‘Umar radhiyallahu ‘anhu berkata,

لَا يَتَّجِرْ فِي سُوقِنَا إلَّا مَنْ فَقِهَ أَكْلَ الرِّبَا .

Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk riba.[7]

Akibat Berdagang Tanpa Mengetahui Hukum Syari’at

Tentu saja akibatnya adalah parah. Ia akan mengakibatkan banyak keburukan karena terjerumus dalam yang haram seperti riba, penipuan, spekulasi dan lainnya. Orang seperti ini tidak akan mendatangkan kebaikan. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz rahimahullah mengatakan,

مَنْ عَبَدَ اللهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ

Barangsiapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan.”[8]

Contohnya bila seseorang tidak memahami apa itu riba, dia akan menuai bahaya yang besar. ‘Ali bin Abi Tholib mengatakan,

مَنْ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ ثُمَّ ارْتَطَمَ

Barangsiapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus.[9]

Ilmu Apa Saja yang Mesti Dikuasai Seorang Pedagang?

Intinya, seorang pedagang haruslah memiliki aqidah dan keyakinan yang benar. Itulah prinsip utama yang ia pegang. Jika aqidahnya rusak, bagaimana mungkin amalan lainnya bias baik dan bisa diterima di sisi Allah? Jadi inilah yang harus seorang pedagang ilmui dan jangan sampai disepelekan.

Kemudian setelah itu adalah ilmu yang ia butuhkan untuk menjalankan ibadah setiap harinya, yaitu tentang wudhu, mandi wajib, shalat, dan sebagainya.

Lalu yang ia kuasai adalah ilmu yang berkaitan dengan fiqih muamalah agar perdagangan atau bisnis yang ia jalankan tidak sampai membuatnya terjerumus dalam perkara yang haram.

Di antara sebab yang membuat bisnis atau perdagangan menjadi haram apabila di dalamnya ada tiga perkara ini:

  1. Riba
  2. Adanya penipuan
  3. Adanya taruhan atau spekulasi (untung-untungan)

Mengenai tiga perkara di atas, insya Allah ada pembahasan tersendiri dan panjang lebar yang akan menjelaskannya.

Perdagangan yang Benar dapat Menjadi Ibadah

Jika kita selalu mendasari muamalah dan perdagangan kita dengan ilmu, maka muamalah itu akan menjadi baik. Para ulama pun mengatakan bahwa perdagangan yang benar seperti inilah yang dapat menjadi ibadah dan menuai pahala di sisi Allah.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى

Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (utangnya).”[10]

Begitu pula dalam hadits lainnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يُؤْتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ انْظُرُوا فِى عَمَلِهِ. فَيَقُولُ رَبِّ مَا كُنْتُ أَعْمَلُ خَيْراً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لِى مَالٌ وَكُنْتُ أُخَالِطُ النَّاسَ فَمَنْ كَانَ مُوسِراً يَسَّرْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ مُعْسِراً أَنْظَرْتُهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَحَقُّ مَنْ يَسَّرَ فَغَفَرَ لَهُ

Ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berfirman (yang artinya), “Lihatlah amalannya!” Kemudian orang tersebut berkata, “Wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya.” Lantas Allah pun berkata (yang artinya), “Aku lebih berhak memberi kemudahan”. Orang ini pun akhirnya diampuni.[11]

Lihatlah bagaimana seseorang yang baik dalam muamalah. Ia tidak ingin mencari keuntungan dalam transaksi utang piutang artinya ia tidak ingin menjalankan prinsip riba. Akhirnya ia pun menuai kebaikan dan pahala di akhirat.

Semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita yang selalu berusaha menggapai ridho Allah melalui jalan yang ia perintahkan.

EKONOMI ISLAM BUKAN SEKEDAR SOLUSI

17 Oktober 2014 2 komentar

Apakah Ekonomi Islam hadir sebagai solusi ?

Islam memang memberi solusi praktis bagi problem-problem cabang yg muncul, seperti masalah politik, ekonomi, hukum, dll. Tapi, jangan pandang Islam semata-mata sekedar “jalan keluar” atau semata “solusi praktis” untuk mengatasi problem-problem cabang mereka itu. Jangan pandang Islam sekedar sebagai “solusi masalah ekonomi”, “solusi masalah politik”, “solusi masalah sosial”, dll. Islam harus dipandang sebagai “solusi problem manusia secara utuh” yang tak bisa dilepaskan dari pemikiran tentang “apa masalah utama manusia dalam kehidupan” (al-uqdah al-kubra).

Masalah utama manusia adalah “bagaimana agar selalu bisa menjalani hidup di atas syariah”. Masalah cabangnya adalah “bagaimana mencari dan menerapkan hukum syara’ untuk setiap masalah yg muncul”.

Jadi, masalah menurut Islam bukan sekedar “bagaimana keluar dari masalah ekonomi ini” namun yang dilihat pertama oleh Islam adalah “bagaimana hukum syara’ yang benar atas masalah ekonomi ini”. Itulah yang disebut masalah manusia, yakni, ia membutuhkan hukum syara’ atas segala permasalahan yang ia hadapi.

Untuk mendapatkan jawabannyasilahkan Anda buka situs berikut 1. EKONOMI ISLAM BUKAN SEKEDAR ALTERNATIF

Mengenal Akuntansi Syariah (1) STIE STEMBI BANDUNG


Pengertian Akuntansi Syariah

Jika kita cermati surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi dapat disajikan, diantaranya :

Littleton mendefinisikan, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dari hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.

APB (Accounting Principle Board) Statement No. 4 mendefinisikan debagai berikut “akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimagsud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif”

AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) mendefinisikan sebagai berikut: “ Akuntansi adalah seri pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.

Dalam keterangan ini penulis menyimpulkan bahwa pengertian Akuntansi Syari’ah jika ditinjau dari secara etimologi , kata akuntansi berasal dari bahasa inggris, accounting, dalam bahasa Arabnya disebut “ Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu

Menurut Prof. Dr. Omar Abdullah Zaid dalam buku Akuntansi Syariah halaman 57 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

”Muhasabah, yaitu suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari’at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membentu pengambilan keputusan yang tepat. Melalui definisi ini kita dapat membatasi karakteristik muhasabah dalam poin-poin berikut ini :

  1. Aktifitas yang teratur.
  2. Pencatatan :
  3. Transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang sesuai dengan hukum .
  4. Jumlah-jumlahnya.
  5. Didalam catatan-catatan yang representatif.
  6. Pengukuran hasil-hasil keuangan.
  7. Membantu pengambilan keputusan yang tepat.

Menurut Sofyan S. Harahap dalam ( Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam hal 56 ) mendefinisikan :” Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, Akuntansi syariah yang yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai ( dihegemony) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplinya”

Prinsip dalam Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari’ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari’ah. Apa makna yang terkandung dalam tiga prinsip umum tersebut? Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 282.

Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim.Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsepamanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sag Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Banyak ayat Al-quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta maka akuntansi (perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama; Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari’ah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Kebenaran dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kelebathilan. Namun, barangkali ada pertanyaan dalam diri kita, siapakah yang berhak menentukan kebenaran? Untuk hal ini tampaknya kita masih terkendala, namun sebagian muslim, selayaknya kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab Al-Qur’antelah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu

  1. Aliran dalam Akuntansi Syariah

Perkembangan akuntansi syari’ah saat ini menurut Mulawarman (2006; 2007a; 2007b; 2007c) masih menjadi diskursus serius di kalangan akademisi akuntansi. Diskursus terutama berhubungan dengan pendekatan dan aplikasi laporan keuangan sebagai bentukan dari konsep dan teori akuntansinya. Perbedaan-perbedan yang terjadi mengarah pada posisi diametral pendekatan teoritis antara aliran akuntansi syari’ah pragmatis dan idealis.

  1. Akuntansi Syariah Aliran Pragmatis

Aliran akuntansi pragmatis lanjut Mulawarman (2007a) menganggap beberapa konsep dan teori akuntansi konvensional dapat digunakan dengan beberapa modifikasi (lihat juga misalnya Syahatah 2001; Harahap 2001; Kusumawati 2005 dan banyak lagi lainnya). Modifikasi dilakukan untuk kepentingan pragmatis seperti penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syari’ah. Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpola dalam kebijakan akuntansi seperti Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions yang dikeluarkan AAOIFI secara internasional dan PSAK No. 59 atau yang terbaru PSAK 101-106 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tujuan akuntansi syari’ah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Tujuan akuntansi di sini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis entity theory dengan akuntabilitas terbatas.

Bila kita lihat lebih jauh, regulasi mengenai bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan AAOIFI misalnya, disamping mengeluarkan bentuk laporan keuangan yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional (neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas) juga menetapkan beberapa laporan lain seperti analisis laporan keuangan mengenai sumber dana untuk zakat dan penggunaannya; analisis laporan keuangan mengenai earnings atau expenditures yang dilarang berdasarkan syari’ah; laporan responsibilitas sosial bank syari’ah; serta laporan pengembangan sumber daya manusia untuk bank syari’ah. Ketentuan AAOIFI lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan ketentuan syari’ah, sosial dan lingkungan merupakan ketentuan tambahan. Dampak dari ketentuan AAOIFI yang longgar tersebut, membuka peluang perbankan syari’ah mementingkan aspek ekonomi daripada aspek syari’ah, sosial maupun lingkungan. Sinyal ini terbukti dari beberapa penelitian empiris seperti dilakukan Sulaiman dan Latiff (2003), Hameed dan Yaya (2003b), Syafei, et al. (2004).

Penelitian lain dilakukan Hameed dan Yaya (2003b) yang menguji secara empiris praktik pelaporan keuangan perbankan syari’ah di Malaysia dan Indonesia. Berdasarkan standar AAOIFI, perusahaan di samping membuat laporan keuangan, juga diminta melakukan disclose analisis laporan keuangan berkaitan sumber dana zakat dan penggunaannya, laporan responsibilitas sosial dan lingkungan, serta laporan pengembangan sumber daya manusia. Tetapi hasil temuan Hameed dan Yaya (2003b) menunjukkan bank-bank syari’ah di kedua negara belum melaksanakan praktik akuntansi serta pelaporan yang sesuai standar AAOIFI.

Syafei, et al. (2004) juga melakukan penelitian praktik pelaporan tahunan perbankan syari’ah di Indonesia dan Malaysia. Hasilnya, berkaitan produk dan operasi perbankan yang dilakukan, telah sesuai tujuan syari’ah (maqasid syari’ah). Tetapi ketika berkaitan dengan laporan keuangan tahunan yang diungkapkan, baik bank-bank di Malaysia maupun Indonesia tidak murni melaksanakan sistem akuntansi yang sesuai syari’ah. Menurut Syafei, et al. (2004) terdapat lima kemungkinan mengapa laporan keuangan tidak murni dijalankan sesuai ketentuan syari’ah. Pertama, hampir seluruh negara muslim adalah bekas jajahan Barat. Akibatnya masyarakat muslim menempuh pendidikan Barat dan mengadopsi budaya Barat. Kedua, banyak praktisi perbankan syari’ah berpikiran pragmatis dan berbeda dengan cita-cita Islam yang mengarah pada kesejahteraan umat. Ketiga, bank syari’ah telah establish dalam sistem ekonomi sekularis-materialis-kapitalis. Pola yang establish ini mempengaruhi pelaksanaan bank yang kurang Islami. Keempat, orientasi Dewan Pengawas Syari’ah lebih menekankan formalitas fiqh daripada substansinya. Kelima, kesenjangan kualifikasi antara praktisi dan ahli syari’ah. Praktisi lebih mengerti sistem barat tapi lemah di syariah. Sebaliknya ahli syariah memiliki sedikit pengetahuan mengenai mekanisme dan prosedur di lapangan.

  1. Akuntansi Syari’ah Aliran Idealis

Aliran Akuntansi Syari’ah Idealis di sisi lain melihat akomodasi yang terlalu “terbuka dan longgar” jelas-jelas tidak dapat diterima. Beberapa alasan yang diajukan misalnya, landasan filosofis akuntansi konvensional merupakan representasi pandangan dunia Barat yang kapitalistik, sekuler dan liberal serta didominasi kepentingan laba (lihat misalnya Gambling dan Karim 1997; Baydoun dan Willett 1994 dan 2000; Triyuwono 2000a dan 2006; Sulaiman 2001; Mulawarman 2006a). Landasan filosofis seperti itu jelas berpengaruh terhadap konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya, yaitu laporan keuangan. Keberatan aliran idealis terlihat dari pandangannya mengenai Regulasi baik AAOIFI maupun PSAK No. 59, serta PSAK 101-106, yang dianggap masih menggunakan konsep akuntansi modern berbasis entity theory (seperti penyajian laporan laba rugi dan penggunaan going concern dalam PSAK No. 59) dan merupakan perwujudan pandangan dunia Barat. Ratmono (2004) bahkan melihat tujuan laporan keuangan akuntansi syari’ah dalam PSAK 59 masih mengarah pada penyediaan informasi. Yang membedakan PSAK 59 dengan akuntansi konvensional, adanya informasi tambahan berkaitan pengambilan keputusan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip syari’ah. Berbeda dengan tujuan akuntansi syari’ah filosofis-teoritis, mengarah akuntabilitas yang lebih luas (Triyuwono 2000b; 2001; 2002b; Hameed 2000a; 2000b; Hameed dan Yaya 2003a; Baydoun dan Willett 1994).

Konsep dasar teoritis akuntansi yang dekat dengan nilai dan tujuan syari’ah menurut aliran idealis adalah Enterprise Theory (Harahap 1997; Triyuwono 2002b), karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Meskipun, dari sudut pandang syari’ah, seperti dijelaskan Triyuwono (2002b) konsep ini belum mengakui adanya partisipasi lain yang secara tidak langsung memberikan kontribusi ekonomi. Artinya, lanjut Triyuwono (2002b) konsep ini belum bisa dijadikan justifikasi bahwa enterprise theory menjadi konsep dasar teoritis, sebelum teori tersebut mengakui eksistensi dari indirect participants.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam VAS, Triyuwono (2001) dan Slamet (2001) mengusulkan apa yang dinamakan dengan Shari’ate ET. Menurut konsep ini stakeholders pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu direct participants dan indirect participants. Menurut Triyuwono (2001) direct stakeholders adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan, yang terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya. Indirect stakeholders adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan, terdiri dari: masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq dan shadaqah), dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam).

  1. Komparasi Antara Aliran Idealis dan Pragmatis

Kesimpulan yang dapat ditarik dari perbincangan mengenai perbedaan antara aliran akuntansi syari’ah pragmatis dan idealis di atas adalah, pertama, akuntansi syari’ah pragmatis memilih melakukan adopsi konsep dasar teoritis akuntansi berbasis entity theory. Konsekuensi teknologisnya adalah digunakannya bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas dengan modifikasi pragmatis. Kedua, akuntansi syari’ah idealis memilih melakukan perubahan-perubahan konsep dasar teoritis berbasis shari’ate ET. Konsekuensi teknologisnya adalah penolakan terhadap bentuk laporan keuangan yang ada; sehingga diperlukan perumusan laporan keuangan yang sesuai dengan konsep dasar teoritisnya. Untuk memudahkan penjelasan perbedaan akuntansi syari’ah aliran pragmatis dan idealis, silakan lihat gambar berikut:

  1. Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kespakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan ‘Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

  1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
  2. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
  3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
  4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
  5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya);
  6. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
  7. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

  1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
  2. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
  3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagi sumber harga atau nilai;
  4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
  5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
  6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa perbedaan antara sistem Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi Konvensional adalah menyentuh soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis.

  1. Isu-Isu Kontemporer Akuntansi Syariah

Pada awal tahun 90-an Indonesia pada khususnya telah menunjukkan keadaan perubahan yang lebih membaik. Perkembangan sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan Islam telah menujukkan trend yang cukup menggembirakan. Hadirnya lembaga keuangan syari’ah di belahan bumi menunjukkan langkah kemajuan keberadaan sistem ekonomi dan bisnis Islam di tanah air ini. Lembaga-lembaga seperti itu adalah organisasi yang bercirikan “amanah”. Dalam organisasi semacam ini, keberadaan etika sangat penting. Bagi umat Islam, kegiatan bisnis (temasuk bisnis perbankan) tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika Islam.

Bukan hal yang berlebihan bila bank Islam berdasarkan pada nilai etika Islam. Bahkan secara formal bank Islam membentuk badan khusus dalam organisasinya. Badan ini bertugas memberikan pandangan-pandangan dasar-dasar etika (atau pengawasan) Islam bagi manajemen dalam menjalankan operasi bank (termasuk pencatatan dan pelaporan akuntansinya). Badan tersebut dinamakan Dewan Pengawas Syari’ah yang berdiri secara independen di dalam organisasi bank.

Dalam perkembangan perbankan sebagai intemediry antara unit supply dengan unit demand. Disinilah diperlukan proses pencatatan dan pelaporan semua transaksi dan kegiatan muamalah yang dilakukan di perbankan, sehingga perlu sistem akuntansi yang sesuai (relevan). Dengan demikian perlu proses transformasi. Transfrormasi ini tidak saja akan mempengaruhi perilaku manajemen, pemegang saham, karyawan dan masyarakat sekeliling, tetapi juga organisasi yang bersangkutan. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa bentuk organisasi adalah faktor-faktor satu-satunya yang dapat mempengaruhi bentuk akuntansi. Faktor lain seperti sistem ekonomi, sosial, politik, peraturan perundang-undangan, kultur, persepsi dan nilai yang berlaku dalam masyarakat mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap bentuk akuntansi. Ini juga menunjukkan bahwa akuntansi adalah sebuah entitas informasi yang tidak bebas nilai.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa nilai-nilai, sistem dan filsafat sebuah ilmu akan turut menentukan model ilmu yang berkembang di suatu negara. Apabila suatu negara menganut sistem ekonomi kapitalisme, maka sistem akuntansi yang berkembang adalah sistem akuntansi kapitalis. Demikian pula, apabila suatu negara mengikuti sistem ekonomi Islam maka upaya yang harus dikembangkan adalah sistem Akuntansi Syari’ah.

Mempelajari dan menerapkan Akuntansi Syari’ah, pada hakekatnya adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan (balance) atas transaksi atau perkiraan atau rekening yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan isi laporan. Islam adalah cara hidup yang berimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan (falah) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi sosio-ekonomi, serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Triyumono menyatakan bahwa Akuntansi Syari’ah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk humanis dan syarat nilai.

Sesuai dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka seluruh upaya dilakukan oleh manusia harus mampu merespon kebutuhan masyarakat atau harus memiliki orientasi sosial. Demikian pula upaya kita untuk mengembangkan Akuntansi Syari’ah. Akuntansi harus berkembang dengan merespon kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut Gilling (1996) menjelaskan situasi akuntansi yang intinya sebagai berikut:

Akuntansi adalah alat mekanis yang secara pribadi diterapkan pada kegiatan bisnis, akuntansi berkembang menjadi media yang sangant penting untuk mengungkapkan pada fakta umum yang penting tentang masyarakat modern dan komplek di mana kita hidup. Akuntansi bertindak sebagai fungsi pencatatan dengan melaporkan informasi yang berguna bagi pemilik dan pemegang saham, investor yang disebabkan pemisahan pemilikian dengan pengawasan tidak lagi memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi dan kegiatan usaha.

Tujuan akuntansi tidak lagi membuat pertanggungjawaban yang jelas bagi pemilik tetapi membiarkan perusahaan survive. Di pihak lain akuntansi telah menjadi alat ukur menghitung keuntungan perusahaan yang berbeda dari keuntungan sosial. Sementara, masyarakat mengharapkan agar perusahaan bertindak sebagai koordinator dalam menggunakan SDM, bahan dan dana untuk menghasilkan barang dan jasa dan dalam mendistribusikan hasilnya kepada penyumbang. Tetapi sayangnya belum dikembangkan kepada metode untuk melaporkan kemajuan masyarakat dan juga tidak membuat laporan hasil atas hasilnya.

Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282. Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi sosial. Akuntansi Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayashi (1995) dalam bukunya yang berjudul On Islamic Accounting yang dijelaskan bahwa akuntansi kapitalis, konsep Akuntansi Syari’ah, perhitungan zakat dan kasus Feisal Islamic Bank di Kairo dan praktek bisnis di Arab Saudi. Hayashi mengemukakan perbedaan yang mendasar antara akuntansi kapitalis dan Islam. Akuntansi Syari’ah memiliki metarule yaitu hukum Islam yang digambarkan oleh Al Qur’an dan Hadits sedangkan akuntansi kapitalis tidak memiliki itu. Akuntansi kapitalis hanya bergantung pada keinginan user sehingga bersifat lokal dan situasional.

Harahap (1992) dalam bukunya berjudul Akuntansi, Pengawasan dan Manajeme dalam Perspektif Islam, melihat dari sudut nilai-nilai Islam yang ada di dalam konsep akuntansi kapitalis. Dari analisis terhadap prinsip dan sifat-sifat akuntansi dikemukakan, bahwa banyak prinsip akuntansi yang sesuai dengan konsep Islam, seperti prinsip substance over from, reliability, objectivity, timeline dan lain sebagainya (1992 : 8-9). Selanjutnya sesuai dengan perkembangan akuntansi kapitalis banyak mengalami pemangkasan aspek-aspek yang tidak sesuai dengan kondisi lokal, sehingga dia yakin konsep akuntansi kapitalis saat ini akan menuju irama Akuntansi Syari’ah.

Penelitian yang dilakukan oleh Adnan (1996) yang berjudul An Invetigation of Accounting Concepts an Practice in Islamic Banks, The Case of Bank Islam Malaysia Berhad dan Bank Muamalat Indonesia yang dalam kesimpulannya sebagai berikut:

  1. Secara koseptual, kedua bank masih memakai konsep dan praktik yang lazim dilakukan dalam akuntansi konvensional.
  2. Tinjauan kritis bahwa sebenarnya tidak semua konsep dasar akuntansi dapat diterima secara syari’ah
  3. Berdasarkan butir kedua di atas khususnya menyiratkan perlunya dibangun model akuntansi yang memang sesuai dengan syari’ah, bila diharapkan terjadi konsistensi antara gerak ekonomi Islam dan istrumen pendukungnya.

Dalam pandangan Iwan Triyuwono bahwa Akuntansi Syari’ah yang berorientasi sosial merupakan salah upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuanya adalah tercipta peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal. Konsekuensi ontologis dari hal ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas (peradaban) semu beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari.

Akuntansi Syari’ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari’ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang jelek. Realitas Akuntansi Syari’ah adalah tercermin dalam akuntansi zakat.

Akuntansi zakat menunjukkan proses di mana kekayaan diperoleh secara halal oleh perusahaan. Ini merupakan salah satu contoh dari turunan hisab yang merupakan bidang akuntansi. Disamping itu ternyata melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansinya adalah penekanan pertanggungjawaban atau accountability yang tujuanya menjaga keadilan dan kebenaran.

Akuntansi Konvensional Vs Islam

Wacana di sekitar akuntansi syariah ini mucul, kurang lebih sama dengan atau tidak lama setelah kemunculan kembali bank Islam itu sendiri. Sejak itu banyak tulisan atau publikasi tentang akuntansi syariah oleh para pakar misalnya Abdel Magid (1981), Ba-Yunus (1988), Badawi (1988), Hayashi (1989), Adnan (1996), Triyuwono (1996), Harahap (1996), Muhammad (2005) untuk menyebut beberapa contoh diantaranya.

Kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda pendapat dalam menilai urgensi perbedaan Akuntansi Syari’ah dan konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam akuntansi konvensional, namun dalam perkembangan berikunya, gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata lebih menguat. Ini memuncak setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan landasan untuk dibentuknya The Financial Accounting Organization for Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990. Dalam perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The Accounting and Auditing Organization for Islmic Financial Institutions (AAO-IFI).

Ada sejumlah argumentasi yang diajukan, mengapa Akuntansi Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi konvensional. Diantaranya adalah karena faktor-faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya. Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang biasa ingin dicapai akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan merujuk pada Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan yang dipakai menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari’ah adalah karena:

  1. Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in all their financial and other dealings
  2. The functions of Islamic banks are significantly different from those of traditional banks who have adopted the Western model of banking
  3. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with them differs from the relatioship of those who deal with the traditional banks. Unlike traditional banks, Islamic banks do not use interest in their investment and financing transactions, whereas traditional banks borrow and lend money on the basis of interest.

Pendapat di atas rasanya cukup jelas dan masuk akal, bila kemudian disimpulkan bahwa wajar – bahkan haruslah – Akuntansi Syari’ah tidak sama dengan akuntansi konvensional. Disamping itu kalau seseorang mencoba memahami hakekat keberadaan akuntansi sebagai alat yang tidak bebas nilai, dan bahkan penuh kompromi untuk berbagai kepentingan pihak tertentu. Ada dua aliran yang terjadi, pertama adalah mereka yang menghendaki tujuan dan berbagai kaidah Akuntansi Syari’ah dibangun atas dasar prinsip dan ajaran Islam, lalu membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran akuntansi kontemporer yang sudah mapan. Kedua, adalah berangkat dari tujuan dan kaidah akuntansi konvensional yang sudah ada, kemudian mengujinya dari padang Islam. Bagian yang dipandang sejalan diterima dan dipakai, sedangkan bagian yang dipandang tidak sesuai ditolak.

Evalusai Kritis Akuntansi Konvensional

Akuntansi konvensional dikembangkan oleh ide orang Barat yang digunakan di seluruh dunia. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem yang paling baik di masyarakat. Hal ini disebabkan karena mungkin ditandai dengan eksportasi teknologi akuntansi (yaitu teknik, institusi dan konsep dari asosiasi akuntansi profesional yang sangat dominan) melalui kolonisasi, pendidikan, pengembangan perdagangan dan usaha harmonisasi internasional khususnya di negara Islam yang sedang berkembang di dunia ini. Walaupun beberapa negara (seperti Malaysia dan Pakistan) mencoba mengadaptasi bahkan mengadopsi seluruh ide, sebagai usaha minimal.

Demikian pula, pengenalan beberapa konsep dan nilai mendasar akuntansi konvensional saat ini adalah bersifat kontradiksi bagi masyarakat Islam. Sebab secara mendasar hal tersebut berhubungan dengan bunga atau riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan. Di samping itu, ada beberapa unsur yang masuk dalam kategori gharar. Banyak isu lain, sebagaimana diharapkan oleh para akuntan muslim. Demikian pula Dewan Pengawas Syariah yang secara efektif mengontrol mekanisme akuntansi.

Masalah penting yang perlu diselesaikan adalah adanya akuntansi Islam yang dapat menjamin terciptanya keadilan ekonomi melalui formalisasi prosedur, aktivitas, pengukuran tujuan, kontrol dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip Islam, dengan memfokuskan pada dua ide dasar dalam akuntansi konvensional yang diterima sebagai problematik dan tidak sesuai dengan orang Islam. Masalah pertama berhubungan dengan fondasi filsafat dan kedua berhubungan dengan peran dan fungsi akuntansi dalam masyarakat.

Munculnya paradigma agama sebagai sumber pengorganisasi dan pengawasan bisnis. Namun yang terjadi sebaliknya paradigma kapitalis mendorong tumbuhnya sifat serakah manusia, memelihara paham sekularisme, yang mengarahkan pada sifat materialisme dan pada akhirnya cenderung bersifat hedonisme, dengan mengedepankan ideologi rasionalisme. Dengan demikian, menjadikan problem yang lebih besar lagi dalam raperspektif rasionalisme adalah pemisahan agama dari aktivitas ekonomi. Problem seperti ini, juga sampai seluruh dimensi atau aspek ekonomi konvensional, sebagai contoh epistemologi akuntansi konvensional memandang gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang bersifat murni, ia tidak ada hubungannya dengan aspek sosial dan spiritual dalam kehidupan umat manusia.

Problem lainya adalah berhubungan dengan masalah efesiensi alokasi sumber daya yang didasarkan pada mekanisme pasar. Rasionalisme beranggapan bahwa mekanisme pasar akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari penciptaan kekayaan.

Tujuan-tujuan Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan

Ada dua hal yang menarik dalam hal ini, pertama adalah perbedaan antara tujuan akuntansi keuangan dan tujuan laporan keuangan. Dalam berbagai literatur, banyak penulis yang menyamakan antara keduanya. Mathews & Parera (1996) mengatakan:

Strictly speaking, financial statement cannot have objectives; only those individuals who cause the statement to be produced and who use them can have objectives.

Mathews & Parera (1996) lebih jauh mengatakan:

What are often referred to as the objectives of financial statements are really the functions of financial statements ..

Dengan demikian berangkat dari pemikiran di atas, sebetulnya apa yang menjadi tujuan laporan keuangan, merupakan tujuan dan fungsi akuntansi sendiri. Dalam konteks ini, bilamana kita harus berpijak pada prinsip idealime Islam, maka sesuai dengan hasil kajian tesis Adnan (1996), tujuan akuntansi dapat dibuat dua tingkatan. Pertama, tingkatan ideal, dan kedua tingkatan praktis. Pada tataran ideal, sesuai dengan peran manusia di muka bumi dan hakikat pemiliki segalanya (QS 2:30, 6:165, 3:109, 5:17), maka semestinya yang menjadi tujuan ideal laporan keuangan adalah pertanggungjawaban muamalah kepada Sang Pemilik yang kakiki, Allah SWT. Namun karena sifat Allah Yang Maha Tahu, tujuan ini bisa dipahami dan ditransformasikan dalam bentuk pengamalan apa yang menjadi sunnah dan syariah-Nya. Dengan kata lain, akuntansi harus terutama berfungsi sebagai media penghitungan zakat, karena zakat merupakan bentuk manifestasi kepatuhan seorang hamba atas perintah Sang Empunya.

Tujuan pada tataran pragmatis barulah diarahkan kepada upaya untuk menyediakan informasi kepada stakeholder dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Namun sayangnya, apa yang hendak dicapai lewat SFA No. 1 barulah pada tataran ini.

Hal kedua yang menarik dari pembedaan antara objectives of financial accounting dan objectives of financial reports seperti yang dinyatakan dalam Chapter, SFA No. 1 adalah sesuatu yang kabur. Artinya, ketika SFA menjelaskan tujuan-tujuan financial reports, yang disajikan justru tipe informasi yang harus dimuat. Dengan kata lain, kurang lebih sama dengan semacam syarat kualitatif kandungan laporan keuangan. Misalnya, bahwa laporan mengandung informasi tentang kepatuhan bank terhadap syariah dan oleh karenanya harus ada informasi tentang pos-pos non-halal; informasi sumber daya dan kewajiban, termasuk akibat suatu transaksi atau kejadian ekonomi terhadap sumber daya entitas, maupun kewajibannya; informasi yang dapat membantu pihak-pihak tertentu dalam menghitung zakatnya; informasi yang dapat membantu pihak terkait dalam memprediksi aliran kas bank dan seterusnya.

Kerangka Dasar Akuntansi Keuangan

Kerangka dasar akuntansi keuangan versi AAO-IFI dituangkan dalam SFA No. 2. Ini meliputi 9 bab, termasuk pengantar dan pernyataan adopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan AAO-IFI. Tidak seperti halnya akuntansi keuangan konvensional, akuntansi bank syariah menuntut lebih banyak bentuk laporan sebagai berikut:

  1. Laporan posisi keuangan
  2. Laporan laba rugi
  3. Laporan arus kas
  4. Laporan laba ditahan
  5. Laporan perubahan dalam investasi terbatas
  6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sosial
  7. Laporan sumber dan penggunaan dana dalam qardh

Empat laporan pertama adalah unsure-unsur laporan keuangan yang sudah dikenal selama ini secara konvensional, sedangkan tiga terakhir bersifat khas. Ketiga laporan yang terakhir ini muncul akibat perbedaan peran dan fungsi bank Islam, dibandingkan bank konvensional.

prasyarat untuk mampu mensikapi dan memahami lebih dalam maka seseorang harus mempelajari 3 tiga prinsip ISlam yaitu AQIDAH, SYARIAH DAN AKHLAQ, Jika ketiga Prinspi ini tidak difahami maka penerimaan EKONOMI ISLAM ATAU BANK SYARIAH hanya sekedar ilmu yang tidak bisa diamalkan.usia 80 sujud

Literatur

Terjemah al quran

Terjemah al hadits

Muhammad,

M Antonio,

http://kurmakurma.wordpress.com/ekonomi/mengenal-akuntansi-syariah/

LANJUTAN DISKUSI ekonomi ISLAM di KELAS


Dialog Dosen dengan Mahasiswa

MAHASISWA bertanya,

Assalamualikum pa Agus, setelah saya menyimak mata kuliah ekonomi yg bapak sampaikan, ternyata Islam itu Indah dan sangat merahmati seluruh alam. namun ada pertanyaan yang mengganjal d batin saya, pertama mengapa umat Islam BAHKAN TIDAK sedikit dari para SARJANA MUSLIM masih belum seluruhnya menerima Ekonomi Islam (Bank Syariah)

DOSEN Menjawab :

waalaikum salam wr wb, pertanyaan ini sangat kritis dan bagus untuk di apresiasi, Banyak yang melatarbelakangi kurangnya animo masyarakat terhadap ekonomi Islam, pertama karena pemahaman ummat Islam terhadap ISLAM itu sendiri masih jauh dari harapan apalagi memperjuangkan Islam untuk menjadi rahmat lilalamin, kedua pendidikan ekonomi sejak SD sampai duduk dibangku Kuliah masih BANYAK mempelajari EKONOMI KAPITALIS sehingga yg ada di benak dan keyakinan sarjana muslim sendiri merasa benar dan enjoy dengan sistem kapitalis, atau sistem lainya yg jelas mereka tidak mau melek dengan EKONOMI ISLAM

MAHASISWA : o ya kalau begitu sangat wajar jika mereka belum menerima EKONOMI Islam ya pak

maaf sy tanya lagi pak, katanya mereka (sarjana Muslim) meragukan keberadaan Bank Syariah, PENDAPAT mereka BANK SYARIAH  belum sempurna dan juga masih mendapat jasa dari para nasabahnya, jadi sama dengan konvensional, benarkah pernyataan itu?

DOSEN MENJAWAB :

Sebenarnya sy tidak menyalahkan Sarjana Muslim itu ,maklum para sarjana tsb mungkin belum faham arti ekonomi ISLAM / syariah….bahkan mungkin mereka tidak memahami APA ITU ISLAM Apa itu syariah???.

Mempelajari Ekonomi Islam atau Bank Syariah tidak boleh farsial dan harus difahami tiga prinsip dalam Islam (Aqidah Syariah dan Akhlak), jika ketiga prinsip dan dasar tsb kosong dlm dirinya maka merekabukan hanya menolak bahkan menghalangi keberadaan Bank Islam. Jadi tugas kita sebelum menyampaikan ekonomi ISlam ,kita harus memberikan pengertian dasar keislaman (Aqidah, Syariah dan Akhlak) terlebih dahulu,

Kalau masalah kurang sempurna, wajar d Indonesia baru lahir perbankan syariah beberpa tahun terakhir tidak seperti di Mesir, Pakistan,Malaysia dll, mereka sudah bagus, nah Indonesia masih senang dgn konvensional ya jelas karena sejak SD ekonomi Islam masih belum menjadi pelajaran atau mata kuliah wajib.

MAHASISWA BERTANYA

Pak sy ada pertanyaan lain, tadi bapak menjelaskan tentang jenis-jenis riba dan salah satu praktik yang masuk riba adalah menjual buah-buahn yang masih mentah/masih bunga, dan diambilnya setelah panen, nah  sy dan orang tua saya bahkan di masyarakat mempraktikan sudah menjadi kebiasaan karena kami sama-sama iklas (antara petani dan pembeli), bagaimana solusi buat sy pak?

DOSEN MENJAWAB :

WAH INI PERTANYAANNYA BUKAN TEORI SUDAH PRAKTIK, begini, ISlam sangat melarang atas IJON atau membeli buah-buahan yg masih kembang/mentah dan diambil setelah mateng di pohon (PANEN), karena ini ada unsur ketidak jelasan ada unsur ketidak pastian bisa gembling dan BAHAYA, diakhir akan ada pihak yang dirugikan, BAGAIMANA JIKA MENJELANG PANEN TERUS ADA HAMA DAN BUAH-BUAHAN BUSUK ? siapa yag rugi ?jelas pembeli

DAN KEDUA adanya pelanggaran RUKUN JUAL BELI, setidaknya ada 3 rukun, Adanya Pembeli dan Penjual (sehat akal), adanya Barang (yang jelas keberadan dan terhitung jumlah barang yang akan dijual, serta ijab qobul),nahhhh stelah ruku ini terpenuhi baru ada saling iklash atau ridha (Antarodin).

SOLUSINYA ISLAM punya yang baik dan Adil yatu albai assalam (jual beli dengan sistem assalam) yaitu pemodal (shaibul maal) memberikan pinjaman untuk bertani. bertanam dengan ketentuan /kriteria yang disepakati seperi, pesan berapa banyak, jenisnya apa, berapa lama panennya dan bagaimana pembayaran sisanya dll). nah disini petani tidak akan dirugikan karena perhitungan harga jual belinya setelah panen.

semoga bermanfaat

MENGENAL SIMBOL ALUR MASUK DAN KELUAR DOKUMEN


 

TUGAS PRESENTASI MATA KULIAH PENGANTAR BISNIS

14 September 2015 Tinggalkan komentar

MULAI PERTEMUAN KETIGA SEMESTER 1 MATA KULIAH PENGANTAR BISNIS DISELENGGARAKAN DENGAN PRSENTASI KELOMPOK DENGAN MATERI/TEMA SBB :

PERTEMUAN KE 3   KELOMPOK  1 PERUSAHAAN DAN LINGKUNGANNYA

PERTEMUAN KE 4   KELOMPOK  2 BISNIS KECIL DAN KEWIRAUSAHAAN

PERTEMUAN KE 5   KELOMPOK  3 ORGANISASI DAN MANAJMEN

PERTEMUAN KE 6   KELOMPOK  4 KONSEP NILAI WAKTU DAN UANG

PERTEMUAN KE 7     KELOMPOK  5 MANAJEMEN PRODUKSI

PERTEMUAN KE 8  UTS

PERTEMUAN KE 9     KELOMPOK  6 MANAJEMEN KEUANGAN

PERTEMUAN KE 11   KELOMPOK  7 MANAJEMEN SDM

PERTEMUAN KE 12  KELOMPOK  8 TANGGUNGJWAB SOSIAL

PERTEMUAN KE 13   KELOMPOK  8 BISNIS INTERNASIONAL

PERTEMUAN 10 DAN 14

FILSAFAT EKONOMI ISLAM


FILSAFAT EKONOMI ISLAM

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (syumul). Kesempurnaan ajaran Islam,  dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu’amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya.

Al-Qur’an secara tegas mendeklarasikan kesempurnaan Islam tersebut.  Ini dapat dilihat dalam beberapa ayat, seperti pada surat Al An’am ayat 38, “Sedikitpun  tidak kami lupakan di dalam kitab suci Al-Qur’an (QS. 6:38); surat Al-Maidah ayat 3 “Pada  hari ini Kusempurnakan bagi kamu agamamu dan Kusempurnakan bagi kamu nikmatKu dan Aku ridho  Islam itu sebagai agama kamu”. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, “Kami menurunkan Al-Qur’an untuk menjelaskan  segala sesuatu” (QS.16:89).

Kesempurnaan Islam ini tidak saja disebutkan dalam Al Quran, namun juga dapat dirasakan baik itu oleh para ulama dan intelektual muslim sampai kepada non muslim.  Seorang orientalis paling terkemuka bernama H.A.R Gibb mengatakan, “Islam is  much more than a system of theologi its a complete civilization” (Islam bukan sekedar sistem theologi, tetapi merupakan suatu peradaban yang lengkap).

Sehingga menjadi tidak relevan jika Islam dipandang sebagai agama ritual an sich, apalagi menganggapnya sebagai sebuah penghambat kemajuan pembangunan (an obstacle to economic growth). Pandangan yang demikian, disebabkan mereka belum memahami Islam secara utuh.

Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu Aqidah, Syari’ah dan akhlak, Hubungan antar aqidah, syari’ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif.

Aqidah adalah ajaran yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, Malaikat, Rasul, Kitab dan rukun iman lainnya. Akhlak adalah ajaran Islam tentang prilaku baik-buruk, etika dan moralitas. Sedangkan syariah adalah ajaran Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Muamalat dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi.  Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber Alquran dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhif, adil, maslahat, kebebasan dan tangung jawab,  persaudaraan, dan sebagainya.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang  dan  dapat berubah sesuai dengan perkembanga zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Contoh variabel yang dapat berkembang antara lain aplikasi prinsip mudharabah dalam bank atau asuransi.

Pada masa dahulu aplikasinya sangat sederhana dan berlangsung antara dua pihak. Pada masa sekarang ketika mudharabah masuk dalam dunia perbankan aplikasinya mengalami pengembangan. Demikian pula penerapan bai’ istishna’ dalam pembangunan suatu proyek. Ini adalah pengembangan dari konsep jual biasa yang diajarkan Alquran dan Sunnah. Tugas cendikiawan muslim sepanjang sejarah adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, ciri khas aspek muamalat (ekonomi)  adalah cakupannya yang luas dan bersifat elastis, dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat. Ajaran muamalat khususnya dalam ekonomi lebih tampak sifat universalnya. Hal ini karena dalam bermuamalat di bidang ekonomi tidak membeda-bedakan muslim dan non-muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diucapkan oleh Khalifah Ali :

“ Dalam bidang muamalat kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”.

FILSAFAT EKONOMI ISLAM

Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang  hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dsb.

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan  permainan (rule of game) suatu kegiatan.

Sebagai disebut di atas, bahwa salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan.  Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber Alquran dan hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai  dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam.

Bangunan Ekonomi Islam didasarkan pada   fondasi utama yaitu  tauhid. Fondasi berikutnya, adalah syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu.

Dasar syariah membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas  ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlah yang terpancar dari iman akan mebnentuk integritas yang membentuk good corporate governance dan market diciplin yang baik.

Dari  fondasi ini muncul 10 prinsip derivatif sebagai pilar ekonomi Islam  Pembahasan komperhensif mengenai prinsip-prinsip ini selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail di bawah ini:

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Dengan demikian Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun  budaya. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. (39 : 38 ).

Hakikat tauhid juga dapat berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah.  Sehingga semua aktifitas yang dilakukan adalah dalam kerangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Dalam konteks ini Ismail Al- Faruqi mengatakan,

“ it was al- tauhid as the first principle of the economic order that created the first “ welfare state” and Islam that institutionalized that first socialist and did more for social justice as well as for the rehabilitation from them to be described in terms of the ideals of contemporary western societies”.

{Tauhid sebagai prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan “negara sejahtera” pertama, dan Islamlah yang melembagakan sosialis pertama dan  melakukan lebih banyak  keadilan sosial. Islam juga yang pertama merehabilitasi (martabat) manusia. Pengertian (konsep) yang ideal ini tidak ditemukan dalam masyarakat Barat masa kini}.

Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketaqwaan kepada Allah.

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah (trustee) untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil.

Dalam mengelola sumberdaya itu manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah. Firman Allah, “Kemudian kami jadikan bagi kamu syariah  dalam berbagai urusan, maka ikutilah syariah itu. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tak mengetahui” (QS:1Al-Jatsiyah 8)

Salah satu contoh praktik ekonomi saat ini yang bertentangan dengan Tauhid adalah bunga. Bunga (interest) yang memastikan usaha harus berhasil (untung) bertentangan dengan tauhid. Firman Allah, “Seseorang tidak bisa memastikan berapa keuntungannya besok”,(Ar-Rum: 41). Padahal setiap usaha mengandung tiga kemungkinan, yaitu untung, impas atau rugi. Lebih dari itu, tingkat keuntungan itupun bisa berbeda-beda, bisa besar, sedang atau  kecil. Jadi, konsep bunga benar-benar tidak sesuai dengan syariah, karena bertentangan dengan prinsip tauhid.

Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah,  dapat  memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung ( tak terbatas ) banyaknya, sebagaimana dalam firmannya “ Dan jika kamu menghitung – hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya”. ( QS. 14: 34 )

Berbeda dengan pandangan di atas, para ahli ekonomi konvensional selalu mengemukakan jargon bahwa sumber daya alam terbatas ( limited ). Karena itu menurut ekonomi Islam, krisis ekonomi yang dialami suatu negara, bukan karena terbatasnya sumber daya alam, melainkan karena tidak meratanya distribusi (maldistribution), sehingga terwujud ketidakadilan sumber daya ( ekonomi ).

Selanjutnya konsep tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, termasuk dalam menggunakan sarana dan sumber daya harus disesuaikan dengan syariat Allah. Aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor – impor idealnya harus bertitik tolak dari tauhid (keilahian) dan berjalan dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan falah dan ridha Allah.

Seorang muslim yang bekerja dalam bidang produksi misalnya, maka itu tidak lain diniatkan untuk memenuhi perintah Allah. “Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan”. (QS. Al-Mulk: 15).

Demikian pula ketika berdagang, bekerja di pabrik atau perusahaan. Semuanya dalam bingkai ibadah kepada Allah. Makin tekun seseorang bekerja, makin tinggi nilai ibadah dan takwanya kepada Allah.  Demikian gambaran seorang muslim yang menganggap bahwa pekerjaannya itu adalah ibadah kepada Allah.

Aspek tauhid dalam produksi akan tercermin dari output yang dihasilkan. Seseorang yang berproduksi dengan nama Allah, maka barang yang diproduksi akan terjaga kebaikan dan kehalalannya. Sehingga mereka tidak akan memproduksi barang-barang yang membawa mudharat seperti rokok, miras apalagi narkoba serta barang-barang haram lainnya. Termasuk juga dalam proses produksi barang-barang halal.

Tidak hanya dalam aspek produksi, aspek tauhid pun idealnya dimiliki seorang muslim yang hendak membeli, menjual, dan meminjam. Ia selalu tunduk pada aturan-aturan syariah. Ia tidak membeli atau menjual produk dan jasa-jasa haram, memakan uang haram (riba), memonopoli milik rakyat, korupsi, ataupun melakukan suap menyuap.

Ketika seorang muslim memiliki harta dan ingin menginvestasikannya agar produktif, ia tidak akan menginvestasikannya secara ribawi di lembaga-lembaga finansial yang berbasis bunga. Ia juga tidak akan menggunakannya untuk bisnis spekulasi di pasar modal atau pasar uang (money changer dan bank devisa). Seorang muslim akan menginvestasikannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti skim mudhabarah,   musyarakah, dan bentuk investasi syariah lainnya.

Prinsip konsumsi yang sesuai syariah salah satunya adalah tidak berlebih-lebihan, menjauhi  israf (mubazzir). Perilaku  tersebut dilarang dalam agama Islam. (QS.17:36) Meskipun sumber daya yang tersedia cukup banyak, manusia sebagai khalifah Allah tidak boleh boros dan serakah dalam menggunakannya. Boros adalah perbuatan setan ( QS.17:27 ) dan serakah adalah perilaku binatang. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya haruslah dilakukan secara efisien dan memikirkan kepentingan generasi mendatang serta memperhatikan lingkungan.

Seorang muslim sejati, meskipun memiliki sejumlah harta, ia tidak akan  memanfaatkannya sendiri, karena dalam Islam setiap muslim yang mendapat harta  diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaan pribadinya itu kepada masyarakat sesuai dengan aturan syariah. Masyarakat berhak untuk menerima distribusi itu.

Kekayaan moral (akhlak) ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi sebagaimana yang digambarkan di atas tidak muncul dalam sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan mekanisme pasar. Karena menurut faham ini, ekonomi merupakan ranah yang bebas dari nilai-nilai, termasuk moral dan agama.

Prinsip Tauhid sebagaimana dijelaskan pada bagian ini memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip-prnsip  ekonomi Islam yang lain, seperti keadilan, persamaan, distribusi dan hak milik sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya.

2. Maslahah

Prinsip kedua dalam ekonomi Islam adalah maslahah. Penempatan prinsip ini diurutan kedua karena mashlahah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, sesudah tawhid. Mashlahah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri.

Secara umum, maslahah diartikan sebagai kebaikan (kesejahtraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. (jalb al-naf’y wa daf’ al-dharar). Imam Al-Ghazali menyimpukan, maslahah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al mashlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan siyasah iqtishadiyah (kebijakan ekonomi). Mashlahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Mashlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (siyasah syar`iyyah) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Maslahah `ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar’i, bukan semata-mata profit motive dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

Pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi  yang pesat haruslah didasarkan kepada maslahah. Para ulama menyatakan ”di mana ada maslahah, maka  di situ ada syariah Allah ”. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka di sana ada  syariah Allah. Dengan demikian maslahah adalah konsep paling utama dalam syariat Islam.

3. Adil

Prinsip adil merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al quran sebagai misi utama para Nabi yang diutus  Allah (QS.57:25). Penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial.

Komitmen Al quran tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalamnya yang mencapai lebih dari seribu kali[1], yang berarti ; kata urutan ketiga yang banyak disebut Al quran setelah kata Allah dan ‘Ilm. Bahkan, menurut Ali Syariati dua pertiga ayat-ayat Al quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dll (Kahduri, The Islamic Conception of Justice (1984):10).

Tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan / kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Demikian kuatnya penekanan Islam pada penegakan keadilan sosio ekonomi. Maka, adalah sesuatu yang keliru, klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan bahwa hanya mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Harus kita bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (ukhuwah) sesama manusia. Komitmen penegakkan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat adanya  tekanan dari kelompok.

Secara konkrit, misalnya  sistem kapitalisme yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan–tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai spritual dan persaudaraan  universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat).

Kemanfaatan dari lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini terlihat sangat jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Ketidakadilan pun semakin lebar. Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi Barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosio ekonomi, merupakan tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Maka, untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak dan transfer payment.

Meskipun ada usaha melalui instrumen pajak, namun langkah-langkah ini menurut Milton Friedman, terbukti tidak cukup efektif untuk mengatasi ketidakadilan, karena nyatanya pajak selalu menguntungkan pengusaha, dan para penjabat pajak bersama kelompok-kelompoknya. (Lihat, “Capitalisme and Freedom”, Chicago, The University of Chicago Press, 1962, p.172).

Konsep sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.

Al quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqashid syari’ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.

Aspek Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah dan cara-cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia.           Sistem keuangan dan perbankan serta kebijakan moneter, misalnya, dirancang semuanya secara organis dan terkait satu sama lain untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengurangan ketidakadilan dalam ekonomi dalam bentuk pengucuran pembiayaan (kredit) bagi masyarakat dan memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui produk qardhul hasan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengecam konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, sedeqah, waqaf dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dharibah, dan sebagainya.

Al-Quran dengan tegas mengatakan, “Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (QS. 59:7), “Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta” (QS. 70:24).

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kepitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Dosmetik Bruto) dan per kapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan menurut konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Islam dan ajarannya menekankan keseimbangan antara petumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan an sich bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi yang tak terpisahkan,. Berdasarkan prinsip ini, maka paradigma tricle down effect, yang dikembangkan pihak Barat  dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim orde baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam.Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran perusahaan swasta (private ownership) dengan motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumber daya, dan efisiensi. Sistem ini pun selalu gagal dalam membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan seiring.

Sistem ekonomi kapitalis yang bebas nilai pada akhirnya menghasilkan manusia yang tamak, boros dan angkuh. Sistem kapitalis juga telah melahirkan sejumlah bankir hebat, beberapa industriawan yang kaya raya, sejumlah pengusaha yang sukses. Di balik keberhasilannya, sistem ekonomi ini telah mengakibatkan banyak konsumen yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin terjadi terjadi secara tajam. Perusahaan-perusahaan yang lemah akan tersingkir dan tersungkur. Perlu ditegaskan, bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang (QS. 70:24), bukanlah dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian orang. Juga tidak dimaksudkan untuk menciptakan kerataan pemilikan kekayaan secara kaku.

Dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Hal ini menggambarkan bahwa Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas.

Dasar dari sikap yang koperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah sunnatullah. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha.

Bentuk penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah, “Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian lain”. (QS. 16:71). Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (dhu’afa). Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemisikinan.

Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan.  Sehingga timbul anggapan disebagian masyarakat yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi Islami.

Pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan  sistem keadilan sosio Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, malah lebih banyak keliruannya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu.

Reaksi marxisme dibungkus secara politis revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap pemilikan individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (ukhuwah), saling mencintai (mahabbah), bahu membahu (takaful) dan saling tolong menolong (ta’awun), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.

4. Khilafah

Dalam doktrin Islam, manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah (wakil Allah) di muka bumi (QS.2;30, 6:165), 35:39). Manusia telah diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual,  dan material yang memungkinkannya  untuk mengemban misinya dengan efektif. Fungsi kekhalifahan manusia adalah uttuk mengelola alam dan memakmurkan  bumi sesuai dengan ketentuan dan syariah Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah ia diberi kebebasan dan juga dapat berfikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dan yang salah, fair dan tidak fair dan mengubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik (Ar-Ra’d : 11).

Berbeda dengan paradigma kapitalisme, konsep khilafah mengangkat manusia ke status terhormat di dalam alam semesta (QS.17:70). Serta memberikan arti dan misi bagi kehidupan, baik laki-laki maupun wanita. Arti  ini diberikan oleh keyakinan bahwa mereka tidak diciptakan dengan sia-sia (QS.3:192, 23:115)., tetapi untuk mengemban sebuah misi. Khalifah berbuat sesuai ajaran Tuhan dan berfungsi sebagai wakil wakil Tuhan di muka bumi

Manusia bebas memilih berbagai alternatif penggunaan sumber-sumber ini. Namun, karena ia bukan satu-satunya khalifah, tetapi  masih banyak milyaran lagi  khlaifah dan saudara-saudranya, maka mereka harus memanfaatkan sumber-sumber daya itu secara adil dan efisien sehingga terwujud kesejahteraan (falah) yang menjadi tujuan kegiatan ekonomi Islam. Tujuan ini hanya tercapai jika sumber-sumber daya itu digunakan dengan rasa tanggung jawab dan dalam batas-batas yang digariskan syariah dalam simpul maqashid.

Konsep khilafah juga meniscayakan peranan negara dalam perekonomian. Peran penting tersebut antara lain memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, jaminan pelaksanaan ekonomi Islam, serta kontrol pasar dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam kegiatan bisnis melalui lembaga hisbah. Peran negara dalam perekonomian tidak berarti bahwa Islam menolak mekanisme pasar sepenuhnya.

Islam tidak akan intervensi pasar untuk regulasi harga, kecualai jika terjadi distorsi pasar. Intervensi negara pada harga didasarkan kan pada prinsip maslahah, yaitu untuk tujuan-tujuan kebaikan dan keadilan secara menyeluruh. Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara memegang peranan penting untuk tegaknya keadilan dalam ekonomi.

5. Persaudaraan (ukhuwah)

Al-Quran  mengajarkan persaudaraan (ukhuwah) sesama manusia, termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian.[2] Al-Quran mengatakan, ”Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”.(QS.49:13). ”Kami menjadikan kamu dari diri yang satu” (QS.4:1)

Ayat-ayat ini menjelaskan persamaan martabat sosial semua umat manusia di dunia. Kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah, sebagaimana sabda  Nabi Muhammad , ”Semua manusia adalah ham-hamba Tuhan dan yang paling dicintai disisinya adalah mereka yang berbuat baik kepada hamba-hambanya”.

Kriteria untuk menilai seseorang bukanlah bangsa, ras, warna kulit, tetapi tingkat pengabdian dan ketaqwaanya kepada Allah secara vertikal dan kemanusiaan secara horizontal. Nabi Muhamd Saw mengatakan ”Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain”.

Ajaran Islam sangat kuat menekankan altruism, yaitu sikap mementingkan orang lain. Dalam Al-Quran altruisme diistilahkan dengan itstar yang termaktub dalam firman Allah, ”Mereka lebih mementingkan orang lain dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesulitan”. Ajaran ini jelas tidak terdapat  dalam ekonomi kapitalisme.

Dalam ayat lain Allah menggambarkan potret muslim sejati adalah mereka yang rela memberikan makanan yang memang ia butuhkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan.[3] Dalam ayat lain  Allah berfirman, ”Orang bertaqwa itu memberikan harta yang ia cintai kepada karib-kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin”.

Sebagaimana disebut di atas bahwa Islam mengajarkan konsep al-musawat (persamaan) di antara sesama manusia. Semua sumber daya alam, flora dan fauna ditundukan oleh Allah bagi manusia manapun sebagai sumber manfaat ekonomis ( QS. 6 : 142 – 145 ), 16 : 10 – 16. Di sini tampak jelas konsep persamaan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

Konsep persamaan manusia, menunjukan bahwa Islam menolak pengklasifikasian manusia yang berdasarkan atas kelas – kelas. Implikasi dari doktrin ini ialah bahwa antara manusia terjalin rasa persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerjasama dalam ekonomi, yakni syirkah, qiradh dan mudharabah ( profit and lost sharing ). Inilah yang diterapkan di dalam aktivitas ekonomi mikro di lembaga-lembaga keuangan Islam saat ini, seperti bank syari’ah, asuransi syari’ah, obligasi syari’ah, pasar modal syariah, Baitul Mal wat Tamwil.(BMT).  Dalam konteks ekonomi makro praktik bagi hasil ini diterapkan dalam pinjaman luar negeri, dalam instrumen moneter pemerintah sehingga sistem riba benar-benar dihapuskan dalam seluruh aktivitas ekonomi baik mikro maupun makro.

Sikap egalitarian yang dibangun dalam aktifitas ekonomi yang islami,  berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang individualistis. Sistem ekonomi kapitalis dibangun atas dasar sebuah konsep yang hanya memberi kemanfaatan kepada pemilik modal, baik itu dengan sistem bunga, ataupun proses mendapatkan keuntungan yang menghalalkan segala cara.

Konsekuensi prinsip ukhuwah adalah niscayanya kerjasama (cooperaion) dalam bisnis. Cooperation merupakan idealisme interaksi ekonomi.  Namun, dalam praktiknya cooperation hanya sebatas konsep dan wacana para pemikir ekonomi Islam ataupun berada di dunia ide Plato yang belum hadir dalam tindakan praktik aktual.   Secara fakta sering terjadi para pebisnis menggunakan idiom cooperation, akan tetapi yang diterapkan  di lapangan adalah competition.

Salah satu contoh yang sederhana adalah dalam penentuan harga. Industri besar yang manajemennya sudah berhasil menekan ongkos produksi, dengan alasan harga pasar melumat lawan-lawannya.  Akhirnya, tidak ada pilihan lain bagi industri kecil kecuali gulung tikar atau diakuisisi  industri yang lebih besar.

Dalam kerangka konsep persaudaraan ini, sikap yang baik kepada orang lain bukanlah sebagaimana yang diajarkan ekonomi kapitalisme. Sebuah perjuangan hidup tidak hanya untuk memenuhi kepentingan dan kepuasaan individu semata, tetapi juga saling berkorban dan bekerjasama  untuk memenuhi kebutuhan primer saudara seiman yang fakir ataupun miskin. Bagaimanapun para ulama fiqh sepakat, bahwa memperhatikan kebutuhan pokok orang miskin adalah kewajiban bersama (fardhu kifayah) masyarakat muslim.

Implikasi logis dari prinsip ukhuwah adalah bahwa seluruh sumberdaya yang disediakan Allah harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan untuk menjamin  standar hidup yang wajar dan terhormat bagi setiap orang. Nabi bersabda, ”Tidaklah beriman seseorang kamu, jika ia makan kenyang sementara tetanggnya kelaparan”. Karena sumber daya yang bisa dikuasai manusias terbatas, maka untuk mewujudkan filantropi tersebut, seorang muslim haruslah sederhana dalam mengkonsumsi sumber daya yang tersedia. Pemenuhuan kebutuhan individu harus dilakukan dalam kerangka hidup sederhana, tidak boleh ada pemborosan, mubazzir atau israf. Sesuatu yang sangat disayangkan adalah  praktek pemborosan  yang telah merajalela di negara muslim sebagaimana di negara-negara kapitalis.[4]

Konsep ukhuwah juga berimplikasi pada akhlak dalam bersaing dalam suatu bisnis.  Ukhuwah atau brotherhood amat relevan untuk menjadi therapy bagi atmosphere interaksi bisnis yang tercerabut dari persaudaraan dan rentan terhadap ancaman homo homini lopus dan homo economicus.

Untuk itulah ekonomi Islam mengajarkan persaingan yang sehat, ”Fastabiwul khairat”, dengan cara meningkatkan efisiensi, kompetensi, dan bentuk-bentuk kompetisi sehat lainnya. Dalam kaiatan inilah  Islam melarang menjelekkan bisnis orang lain untuk memenangkan bisnisnya, demikian pula Islam melarang bai’ ’ala bai akhihi (membeli apa yanag sudah ditawar saudaranya).

Untuk mewujudkan konsep ukhuwah dalam perekonomian, Islam juga mengajarkan dua instrumen utama. Pertama, menggalakkan ZISWAF. Kedua, eliminasi riba dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dalam Islam zakat bukanlah charity (bentuk bekas kasihan), tetapi kewajiban mutlak yang melakat pada setiap pemilik harta. Zakat infak, sedeqah dan hasil wakaf yang diberikan kepada fakir miskin tidak saja sebagai manifestasi tauhid tetapi juga manifestasi dari persaudaraaan yang diajarkan Islam.

Sebagai salah satu contoh pelanggaran terhadap konsep ukhuwah adalah sebagai berikut. ”Ketika tingkat bunga menaik, maka investasi menurun. Untuk menjaga tingkat laba tertentu, maka kapitalis menurunkan tingkat upah pekerja, akibatnya terjadilah pengangguran. Ketika upah diturunkan, terjadilah eksploitasi atas buruh (perkerja). Pada tataran ini prinsip persaudaraan telah dilanggar”.

6. Kerja  dan Produktifitas

Dalam Islam  bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan, dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan.  Dalam kepustakaan Islam, cukup banyak buku-buku yang menjelaskan secara rinci tentang etos kerja dalam Islam.

Dalam pandangan Islam bekerja dipandang sebagai ibadah. Sebuah hadits menyebutkan bahwa bekerja adalah jihad fi sabilillah.

من كد على  عياله  كان  المجاهد  في سبيل الله  عز و جل

Sabda Nabi Saw, “Siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fi Sabillah”(Ahmad)

Dalam hadits Riwayat Thabrani Rasulullah Saw bersabda :

Sesungguhnya, di antara perbuatan dosa, ada yang tidak bisa terhapus oleh (pahala) shalat, Sedeqah ataupun haji, namun hanya dapat ditebus dengan kesungguhan dalam mencari Nafkah penghidupan(H.R.Thabrani)

Dalam  hadits ini Nabi Saw ingin menunjukkan betapa tingginya kedudukan bekerja dalam Islam, sehingga hanya dengan bekerja keras (sunguh-sungguh) suatu dosa bisa dihapuskan oleh Allah.

Selanjutnya dalam hadits yang lain, Nabi bersabda :

Sesungguhnya Allah mewajibkan kamu berusaha/bekerja, Maka berusahalah kamu !

إن الله  تعالى يحب ان يرى عبده يسعى فى طلب الحلال

Sesungguhnya Allah Swt senang  melihat hambanya yang berusaha )bekerja) mencari rezeki yang halal.

Berniat  untuk bekerja  dengan cara-cara yang sah dan halal menuju ridha Allah adalah visi dan misi setiap muslim. Berpangku tangan merupakan perbuatan tercela dalam agama Islam. Umar bin Khatttab pernah menegur seseorang yang sering duduk berdo’a di mesjid  tanpa mau bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya.

Umar berkata, Janganlah salah seorang kamu  duduk di mesjid dan bedoa, Ya Allah berilah aku rezeki”. Sedangkan ia tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan hujan perak. Maksud perkataaan Umar ini adalah bahwa seseorang itu harus bekerja dan berusaha, bukan hanya bedoa saja dengan mengharapkan bantuan orang lain.[5]

Buruh yang bekerja secara manual sangat dipuji dan dihargai Nabi Muhammad Saw meskipun telapak tangannya kasar. Dalam sebuah riwayat, Nabi Saw pernah mencium tangan orang yang bekerja mencari kayu, yaitu tangan Sa’ad bin Mu’az tatkala melihat tangannya kasar akibat bekerja keras. Nabi  seraya berkata :

“Inilah dua telapak tangan yang dicintai Allah

Dalam sebuah hadits Rasul saw bersabda

من بات  كالا من طلب الحلال  بات مغفورا له

(رواه احمد و إبن عساكر)

“Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan karena bekerja pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni Allah”

(Hadits Riwayat Ahmad & Ibnu Asakir )

اذا  صليتم الفجر  فلا  تناموا  عن طلب الرزق

Apabila kamu telah selesai shalat subuh, maka janganlah kamu tidur

Hadits ini memerintahkan agar manusiamenyegerakan bekerja sejak pagi-pagi sekali, agar ia menjadi produktif. Bahkan Nabi SAW secara khusus mendoakan orang yang bekerja sejak  pagi sekali

اللهم بارك للأمتي في بكورها

“Ya Allah, berkatilah ummatku  yang bekerja pada pagi-pagi sekali”.

Malas adalah watak yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu Nabi pernah berdo’a kepada Allah agar dilindungi dari sifat lemah dan malas.

اللهم اني أعوذ بك من العجز والكسل

“Ya Allah, Sesungguhnya Aku berlindung dengan-Mu dari sifat  lemah dan malas”

Al-quran  mengemukakan kepada Nabi Saw dengan mengatakan, “Katakanlah (Hai Muhammad, kepada ummatmu) : “Bekerjalah !”.

Nabi juga diriwayatkan telah melarang pengemisan kecuali dalam keadaan kelaparan.

Monastisisme dan asketisisme dilarang dalam Islam. Monastisisme  adalah pandangan atau sikap hidup menyendiri  di suatu tempat dengan menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat. Tujuannya hanya untuk bertapa tanpa niat untuk melakukan perubahan dan perbaikan masyarakat. Sedangkan asketisme  adalah pandangan atau sikap hidup keagamaan yang  menganggap pantang  segala kenikmatan dunia atau dengan penyiksaan diri dalam rangka beribadat dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Nabi Muhammad saw pernah bersabda,  bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan kebutuhan lain untuk dirinya dan keluarganya lebih baik daripada orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadat, tanpa mencoba berusaha mendapat penghasilan untuk dirinya sendiri. Bekerja adalah hak setiap seorang dan sekaligus sebagai kewajiban.

Dalam bahasa Arab, terdapat  dua istilah/pengertian kata haq. Pertama, Haaqun lahu ((حق له yang artinya hak      dan kedua Haqqun ‘alaih (حق عليه) yang artinya kewajiban. Menangkap pesan qurani dan Nabawi mengenai kerja (amal), ini pengertian wajib lebih mengemuka daripada pengertian hak. Sebab hak boleh dilakukan boleh tidak. Namun, jika dikaitkan dengan tanggung jawab Imam (penguasa), pengertian kewajiban sangat relevan. Karena pemerintah (negara) berkewajiban menyediakan kesempatan kerja kepada para individu.

Dalam ekonomi Islam, perspektif kerja dan produktifitas adalah untuk mencapai tiga sasaran, yaitu :Mencukupi kebutuhan hidup (الاشباع   ), meraih laba yang wajar (الارباح ) dan menciptakan kemakmuran lingkungan sosial maupun alamiyah ( الاعمار )

Ketiga sasaran tersebut harus terwujud secara harmonis. Apabila  terjadi sengketa antara pekerja dan pemodal (majikan). Islam menyelesaikannya dengan cara yang baik, yakni ada posisi tawar-menawar antara pekerja yang meminta upah yang cukup untuk hidup keluarganya dan tingkat laba bagi pemodal (majikan) un\tuk melanjutkan produksinya.

7. Kepemilikan

Dalam kapitalisme yang menganut asas laisssez faire, hak pemilikan perorangan adalah absolut, tanpa batas. Terjaminnya kebebasan memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas. Sedangkan dalam marxisme, hak memiliki hanya untuk kaum proleter yang diwakili oleh kepemimpinan diktator. Distribusi faktor-faktor produksi dan apa yang harus diproduksi, ditetapkan oleh negara. Pendapatan kolektif dan distribusi yang kolektif adalah ajaran utama, sedangkan hubungan-hubungan ekonomi dalam transaksi secara perorangan sangat dibatasi.

Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, dalam ekonomi Islam, pemilikan hakiki hanya pada Allah. (QS. 24:33). Allah adalah pemilik mutlak (absolut), sedangkan manusia memegang hak milik relatif, artinya manusia hanyalah sebagai penerima titipan, trustee (pemegang amanat) yang harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Jadi,  menurut ekonomi Islam, penguasaan manusia terhadap sumberdaya, faktor produksi atau asset produktif hanyalah  bersifat titipan dari Allah. Pemilikan manusia atas harta secara absolut bertentangan dengan tauhid , karena pemilikan sebenar  hanya ada pada Allah semata.

Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan paham kapitalisme yang menganggap harta adalah milik manusia itu sendiri, karena manusia yang mengusahakannya sendiri. Untuk itu, menurut paham ini, manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan bebas pula memanfaatkannya, tanpa perlu melihat halal haramnya.

Jika semua sumberdaya di alam semesta ini sebagai milik Tuhan, maka konsekuensinya adalah  setiap individu mempunyai akses yang sama terhadap milik Allah, karena seluruh alam ini ditundukkan untuk kemaslahatan seluruh manusia. Sedangkan menurut ekonomi konvensional, usaha mendapatkan kekayaan, pemanfaatannya dan penyalurannya, tunduk pada wants manusia itu sendiri, tidak  tunduk pada ketentuan syari’at dan qaidah-qaidah  yang ditetapkan Allah.

Pandangan Islam tentang harta (sumberdaya) juga berbeda dengan sosialisme yang tidak mengakui pemilikan individu. Semua adalah milik negara. Individu hanya diberikan sebatas yang diperlukan dan bekerja sebatas yang dia bisa.

Ekonomi Islam membagi tiga jenis kepemilikan yang harus dibedakan, yakni pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara. Pemilikan individu diperoleh dari bekerja, warisan, pemberian, hibah, hadiah, wasiat, mahar barang temuan dan jual beli. Islam melarang memperoleh harta melalui cara yang tidak diridhoi Allah dan merugikan pihak lain, seperti riba, menipu, jasa pelacuran, perdagangan gelap, produksi dan penjualan alkohol/miras, narkoba, judi, spekulasi valuta asing, spekulasi di pasar modal,  money game, korupsi, curang dalam takaran dan timbangan, ihtikar, dan sebagainya. Oleh karena itu tidak seorang pun dapat dibenarkan memperoleh pendapatan dari aktivitas yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan pemilikan umum adalah barang-barang yang mutlak dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas, padang rumput (hasil hutan), minyak, sumber mas dan perak, barang yang tak mungkin dimilik individu, seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara, dan sinar matahari.

Pengelolaan milik umum hanya dimungkinkan dilakukan oleh negara untuk seluruh rakyat, dengan cara diberikan cuma-cuma atau harga relatif murah dan terjangkau. Dengan cara ini, rakyat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan cara yang murah yang akhirnya akan membawa dampak pada kesejahteran rakyat Jalan tol seharusnya semakin murah dan akhirnya bisa gratis setelah biaya investor dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Jalan tol sesungguhnya tidak boleh dibisniskan, karena jalan milik umum. Di negara manapun di dunia ini tarif jalan tol semakin lama semakin murah. Padahal mereka tidak menganut ekonomi Islamsecara formal. Di Indonesia, kenyataan berbeda kontras. Hal ini jelas tidak seusia dengan prinsip kepemikian dalam Islam..

Hak milik umum yang telah dikelola oleh negara melalui lembaga atau suatu badan usaha, menjadi hak milik negara. Air, api, rumput, gas, minyak, yang mulanya merupakan hak milik umum, apabila dikelola negara (dinasionalisasi), maka statusnya menjadi hak milik negara. Tetapi pemanfatannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh, bukan hanya untuk segelintir para pejabat yang menguasai perusahaan BUMN/BUMD tersebut.

Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa menurut ekonomi Islam, hak milik pribadi merupakan prinsip fundamental. Sedangkan hak milik umum merupakan prinsip tab’an (pengecualian). Artinya setiap manusia memiliki hak asasi secara pribadi terhadap segala  sumberdaya alam, kecuali sumberdaya tertentu, seperti sungai, lautan, udara, api, dsb. Pandangan ini juga sejalan dengan Sayyid Qutub. Menurutnya, hak milik pribadi merupakan pokok (ashal), sedangkan hak milik umum merupakan pengecualian. Sejalan dengan itu, Tahawi mengatakan, negara bisa memberikan batasan kepada hak milik perorangan, mengaturnya atau menyitanya sesudah memberikan ganti rugi yang layak.

Siddiqi selanjutnya menuturkan bahwa perorangan (individu), negara dan masyarakan, masing-masing mempunyai klaim (tuntutan) atas hak milik berdasarkan prinsip bahwa negara mempunyai yurisdiksi atas hak-hak peroranganYuridiksi ini walaupun bersifat fungsional, tetapi pelaksanaannya tergantung pada tata nilai dan tujuan-tujuan yang diajarkan Islam. Prinsip-prinsip ini membenarkan diadakannya nasionalisasi, pembatasan luas/jumlah, pengawasan harga barang tertentu dsb.

Berdasarkan prinsip di atas, maka peneyrahan perushaan minyakj, air tambang mas untykdikelola pihak asing sesungguhnya bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam islam. Block Cepu misalnya seharusnya dikelola Pertamina. Jika di Peratmina banyak korupsi sehingga Bolk Cepu rugi, Solusinya bukan menyerahkan block Cepu ke tangan asing, tetapi praktek korupsi di Pertamina yang harus ditumpas. Jika ada tikus di lumbung padi, jangan lumbung padinya yang di bakar, tetapi tikusnya yang diusir dengan siasat dan strategi canggih.

Konsep kepemilikan ini membawa sejumlah implikasi yang sangat penting yang membawa perbedaan revolusioner dengan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme.

Pertama, bahwa sumber daya diperuntukkan bagi semua orang, bukan untuk sebagian kecil manusia ( QS. 2 : 29 ). Sumber – sumber daya itu harus digunakan untuk  kesejahteraan semua orang secara menyeluruh dan adil. Pemusatan kekayaan di negara-negara kaya secara mencolok adalah realita yang bertentangan dengan keadilan. Demikian pula penguasaan konglomerat atas jutaan hektar hutan atau ratusan ribu hektar perkebunan, sehingga terjadi penumpukan asset pada segelintir tertentu, bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Kedua, setiap orang harus memperoleh sumber- sumber daya itu dengan cara yang sah dan halal, bukan cara- cara curang seperti suap dan cara-cara batil lainnya. Firman Allah, ”Hai orang-orag yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan  dengan suka rela di antar kamu (QS.4:29).

Ketiga, tidak seorangpun berwenang menghancurkan atau memboroskan sumber- sumber daya pemberian Tuhan. Tindakan ini oleh Al- Quran disamakan dengan fasad ( kerasukan, kejahatan dan ) yang dilarang Tuhan ( QS. 2 : 205 ). Karena itu ketika Abu Bakar, mengirm Yazid bin Sufyan dalam suatu peperangan, ia melarang Yazid membunuh dengan sembarangan atau merusak kehidupan tumbuh – tumbuhan atau binatang sekalipun di daerah musuh.

Jika hal ini tidak diizinkan, sekalipun dalam kondisi perang dan di daerah musuh, maka tidak ada alasan untuk mengizinkannya pada saat damai dan di negeri sendiri. Dengan demikian, maka benar- benar tidak dibolehkan menghancurkan dan memusnahkan barang-barang yang telah diproduksi, sebagai siasat agar harga barang itu tetap tinggi, baik dengan membakar atau membuangnya kelautan.

8. Kebebasan dan tanggung Jawab

Prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi. Kedua prinsip tersebut, masing-masing dapat berdiri sendiri, tetapi doleh beliau kedua prinsip tersebut digabungkan menjadi satu. Penyatuan ini dilakukan karena kedua prinsip itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat.

Penyatuan ini juga dimaksudkan agar pembaca dengan cepat menangkap pengertian kebebasan dalam kajian ini, sehingga tidak muncul tanda tanya dan kerancuan dalam pikiran tentang makna kebebasan dalam persepektif Islam[6].

Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi  dan kedua perspektif ushul fiqh/falsafah tasyri’.

Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang  maslahah dan mafsadah (mana yang manfaat dan mudharat).

Adanya kekebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, implikasinya  manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Manusia dengan potensi akalnya mengetahi  bahwa penebangan hutan secara liar akan menimbulkan dampak banjir dan longsor. Manusia juga tahu bahwa membuang limbah ke sungai yang airnya dibutuhkan masyarakat untuk mencuci dan mandi adalah suatu perbuatan salah yang mengandung mafsadah dan mudharat. Melakukan riba adalah suatu kezaliman besar. Namun ia melakukannya juga, karena ia harus mempertangung jawabkan perbuatannya i\tu di hadapan Allah, karena perbuatan itu dilakukannya atas pilihan bebasnya.

Seandainya manusia berkeyakinan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena dikehendaki Allah secara jabari, maka tidak logis ia diminta pertanggung jawaban atas penyimpangan perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja sebagaimana dalam faham liberalisme. Jadi, kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak[7], karena kekebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis laisssez faire dan kebebasan nilai (value free).

Kebebasan dalam pengertian Islam adalah kekebasan yang terkendali (al-hurriyah al-muqayyadah). Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas, tidak sepenuhnya begitu saja diterima dalam ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara  otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah -yang dalam Islam- disebut lembaga hisbah.

Kebebasan dalam konteks kajian prinsip ekonomi Islam dimaksudkan sebagai antitesis dari faham jabariyah (determenisme). Faham ini mengajarkan bahwa manusia bertindak dan berperilaku bukan atas dasar kebebasannya (pilihannya) sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan. Dalam faham ini manusia ibarat wayang yang digerakkan oleh dalang. Determinisme seperti itu, tidak hanya merendahkan harkat manusia, tetapi juga menafikan tanggung jawab manusia. idak logis manusia diminta tanggung jawabnya, sementara ia melakukannya secara ijbari (terpaksa).

Pengertian kebebasan dalam perspektif ushul fiqh berati bahwa dalam muamalah Islam membuka pintu seluas-luasnya di mana manusia bebas melakukan apa saja sepajang tidak ada nash yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaedah, pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.

Bila diterjemahkan arti kebebasan bertanggng jawab ini ke dalam dunia binsis, khususnya perusahaan, maka kita aan mendapatkan bahwa Islam benar-benar memacu ummatnya untuk melakaukan inovasi apa saja, termasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi produk.

Pertanggungjawaban (masuliayah) yang harus dihadapi manusia di akhirat juga merupakan konsukensi fungsi kekhalifahan manusia sebagai kahlifah. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah, manusia merupakan pemegang amanah (trustee), karena itu setap pemegang amanah harus bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan untuknya.

Pertanggung jawaban, accountability atau masuliyah ditekankan dengan  perintah dari Allah melalui istilah hisab atau perhitungan di hari pembalasan. Istilah hisab ditemukan 109 kali dalam Al-quran dari akar kata hisab (perhitungan), muhasib (penghitungan/akuntan) dan muhasabah sebagai pertanggungjawaban yang merupakan manifestasi dari perilaku kehidupan di dunia ini.

Kepercayaan pada hari kiamat memilki peranan penting dalam kehidupan seorang muslim yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsep pertanggungjawaban sudah diterapkan secara sunnatullah sangat ditekankan dalam Islam, bukan merupakan norma etika umum atau perundang-undangan negara. Konsep ini mestinya sudah tertanam di masing-masing indivisu muslim dan tercermin dalam kehidupan masyarakat dan sistem.  Tidak hanya terbatas pada para profesional, akademisi atau pengusaha saja.

Harus pula dipahami bahwa pertangggungjawaban tidak hanya terbatas dalam konsep eskatologis, tetapi juga mencakup proses praktis di dunia ini. Salah satu contohnya adalah kemampuan analisis dan sajian ilmiah dalam akuntansi, misalnya apa yang diperintahkan Allah dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 282, ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuslikannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar” (QS. 2;282).

9. Jaminan Sosial

Penjelasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa Islam menuntut kepada setiap orang yang mampu untuk bekerja dan bersungguh-sungguh dalam kerjanya, sehingga ia dapat mencukupi dirinya dan keluarganya. Namun demikian, beberapa  anggota masyarakat ada yang tidak mampu bekerja, sehingga mereka tidak berpenghasilan. Ada juga yang mampu bekerja, tetapi tidak mendapatkan lapangan kerja sebagai sumber penghasilan mereka dan pemerintah sendiri tidak mampu untuk mempersiapkan lapangan kerja yang sesuai bagi mereka.

Ada pula yang sebenarnya sudah bekerja, hanya saja pemasukan mereka belum mencukupi standar yang layak, karena sedikitnya pemasukan (income) atau banyaknya keluarga yang ditanggung atau mahalnya harga barang atau karena sebab-sebab yang lain. Untuk mengatasi problem tersebut Islam mengajarkan takaful al-ijtima’iy (jaminan sosial), melalui isntrumen zakat, infak, sedeqah dan wakaf.

Secara hukum dan moral negara bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Negara pada dasarnya bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap masyarakatnya dan kewajibannya adalah meringankan dan menghapus penderitaan rakyatnya. Dengan kata lain, negara hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok masyarakat secara individu apabila individu itu tidak mampu memperoleh kebutuhan pokok tersebut dengan usahanya sendiri, tetapi dalam keadaan apapun, negara tidak memberikan ”ikan” sepenuhnya sehingga masyarakat menjadi tidak produktif.[8] Jelas bahwa sistem Islam tidak membiarkan mereka menjadi miskin dan terlantar, tetapi berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak.

10. Nubuwwah

Prinsip ekonomi Islam yang terakhir adalah nubuwwah yang berarti kenabian. Prinsip nubuwwah dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip nubuwwah mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah SWT kepada umat manusia.

Prinsip nubuwwah juga mengajarkan bahwa  Rasul  merupakan personifikasi kehidupan yang  yang baik dan benar. Untuk itu Allah mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul terakhir yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan sekaligus sebagai teladan kehidupan (Al-Ahzab : 21).  Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) dari Nabi Muhammad Saw, setidaknya ada empat, yaitu shiddiq, amanah, tabligh dan fatanah.

a. Siddiq, berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.

Pada zamannya, ia menjadi pelopor perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair, dan sehat, sehingga ia digelar sebagai al-amin. Ia tak segan-segan mensosialisasikannya dalam bentuk edukasi langsung dan statemen yang tegas kepada para pedagang. Pada saat beliau menjadi kepala negara, perangkat hukum beserta reward dan punishment benar-benar ditegakkan kepada para pelaku bisnis yang tidak jujur/benar.

shiddiq dapat dijadikan sebagai modal dasar untk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dua prinsip yang oleh Peter Drucker merupakan indikator kesuksesan sebuah perusahaan.

Dalam dunia perbankan, lembaga keuangan dan bisnis syariah  saat ini prinsip shiddiq, mestinya menjadi sesuatu yang membedakan LKS dan bisnis syariah dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional, dimana bisnis dalam syariah  dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini pengelolaan harta dan dana masyarakat dilakukan dengan mengedepankan cara – cara yang halal serta menjauhi cara – cara yang meragukan ( syubhat ) terlebih lagi yang bersifat larangan ( haram ).

2. Amanah, berarti dapat dipercaya, profesinal, kredibiltas dan bertangunggung jawab.  Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Tanpa adanya amanah perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bsinis pasti akan mengalami  kegalagan dan kehancuran. Dengan demikian setiap pelaku ekonomi Islam mestilah menjadi orang yang profesional dan bertanggug jawab, sehingga ia dipercaya oleh masyarakat dan seluruh pelanggan.

Dalam dunia perbankan dan LKS yang berkembang saat ini sifat amanah menjadi kunci sukses ekonomi syariah di masa depan. Jika pelaku ekonomi syariah saat ini menciderai gerakan ekonomi syariah dengan sifat dan praltek non-amanah (seperti tidak profesional, tidak bertanggung jawab dan tidak kredible, maka selueuh masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang bernama ”syariah” tersebut.

3. Tablig, adalah komunikatif, dan transparan, dana pemasaran yang kontiniu. Para pelaku ekonomi syarah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Dalam  mengelola perusahaan, para manajemen harus transparan. Demikian pula dalam melakukan pemasaran, sosialisasi dan edukasi harus berkesinambungan Dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi  masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Tabligh juga berarti bahwa pengelolaan dana dan keuntungannya harus dilakukan secara transparan dalam batas – batas yang tidak mengganggu kerahasiaan bank.

4. Fathonah, berarti kecerdasan dan intelektualitas fathanah mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, skills, jujur,benar,kredible dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang doijalankan efektif dan efisien dan bisa memenasngkan persaiangan dan tidak menjadi korban penipuan. Dalam dunia bisnis sifat fatanah memastikan bahwa pengelolaan bisnis, perbankan atau lembaga bisnis apa saja harus dilakukan secara smart dan kompetitif, sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang rendah.

Untuk mengakhiri topik ini, maka berikut akan disampaikan mengenai intisari dari perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis:

PERBEDAAN EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KAPITALISME

Aspek Islam Kapitalisme
Sumber Ide /pemikiran Allah Manusia
Sumber Alquran dan hadits Daya Pikir Manusia
Motif Ibadah Rasional materialisme
Paradigma Syariah Pasar
Tujuan Falah dan Maslahat Utilitarian, individualisme
Filosofi Operasional Keadilan, kebersamaandan Tanggung Jawab Liberalisme, Laisez Faire
Kepemilikan harta Milik absolut pada Allah, manusia adalah penerima amanah, pemilik relatif Hak milik absolut pada manusia
Sistem Investasi PLS Bunga
Sistem Distribusi Mekanisme pasar dengan nilai2 ( termasuk Zakat, Infak, sedekah, wakaf) Sistem Pasar
Prinsip Jual beli Melarang gharar, maysir, riba dan barang-barang haram Tidak ada larangan
Motif Konsumsi Kebutuhan Keinginan
Tujuan Konsumsi Kemaslahatan Memaksimalkan utility
Motif untuk Produksi Kebutuhan dan kewajiban manusia Ego dan rasionalisme
Hubungan antar pelaku bisnis sejenis Ukhuwah Persaingan
Perputaran Uang Real based ekonomi Monetary based ekonomi
Keterkaitan sektor riil dan moneter Sangat terkait satu dan lainnya Terpisah
Instrumen Moneter Bagi hasil, jual beli, ijarah Riba
Indikator keberhasilan ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Pertumbuhan ekonomi
Prinsip Pengeluaran Berdasarkan 3 tingkatan mashlahah (dharuriah, Tahsiniyah dan Hajjiyah) Tidak memperhatikan prioritas mashlahah
Sumber keuangan negara Zakat, Infak, sedekah, usyr, dharibah, kharaj, pajak kondisional. Pajak
Sasaran Penerima Pada zakat ditentukan 8 ashnaf Tanpa melihat ashnaf
Tujuan Pembangunan Memprioritaskan pengentasan kemiskinan Kemajuan semata
Dampak Sarana menciptakan keadilan ekonomi Kesenjangan

Drs. Agustianto, MA, lahir di Medan, 17 Agustus 1967. Menamatkan pendidikan S1 tahun 1992, di Falkultas Syari’ah IAIN-SU (Skripsinya tentang Ushul Fiqh Muamalah) dengan predikat summa cum laude dan meraih prestasi sebagai wisudawan terbaik di tahun 1992.  Pendidikan S2 Konsentrasi Syariah (Thesis : Ushul Fiqh Asy-Syatibi)  IAIN-SU  ditammatkannya tahun 1997. Di Program ini beliau juga meraih WISUDAWAN terbaik dengan predikat Cum Laude.

Saat ini (2004) beliau sedang menempuh pendidikan S3 Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sejak tahun 1993 beliau telah menjadi dosen perbankan dan lembaga keuangan Islam dalam mata kuliah fiqh muamalah III di IAIN-SU. Selain mata kuliah tersebut beliau mengajarkan Ushul Fiqh Perbandingan Mazhab. Sejak tahu 1997 sd 2004 menjadi Ketua Program D3 Manajemen Bank Syariah di Fakultas Syariah IAIN-SU. Tahun 1997 beliau aktif mendirikan ratusan BMT di Sumut melalui PINBUK. Pada tahun 2000 menjadi advisor Bank Muamalat Regional 2 (Sumut, Aceh, Pekanbaru, Padang). Tahun 2005 menjadi Advisor Bank Muamalat di Pusat untuk  seluruh Indonesia

Pada tahun 2005 beliau dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. (IAEI)

Kini, Agustianto banyak mengajar di berbagai program Pascasarjana Ekonomi Islam di Jakarta : seperti di Pascasarjana PSTTI UI Kekhususan Ekonomi dan keuangan Islam,  Pascasarjana Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, Pascasarjana Manajemen Perbankan dan Keuangan Islam Universitas Paramadina, Pascasarjana Perbankan dan Keuangan Islam Universitas Az-Zahra, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Prof.Dr.HAMKA, dsb.

Mata kuliah yang beliau ajarkan al; 1. Fiqh Muamalah Perbankan dan Keuangan, 2. Ushul Fiqh Ekonomi, 3. Ayat dan Hadits Ekonomi Keuangan , 4. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 5. Politik Perbankan Syariah, 6. Ekonomi Pembangunan Islami, 7. Ekonomi Mikro-Makro Islami. 8. Manajemen Zakat dan Waqaf

Selain aktif memberikan seminar, training dan workshop, beliau juga sebagai Advisor Bank Muamalat Indonesia (BMI)  dan hampir setiap jumat mengkhutbahkan ekonomi Islam dan bank syariah kepada jama’ah-jamaah  masjid.


[1]Penyebutan kata keadilan dalam Al-Quran tidak saja menggunakan akar kata ‘adil tetapi juga al-mizan dan al-qist,

[2] Tidak terhitung pula hadits Nabi yang menjelaskan ukhuwah dalam kehidupan manusia, di antaranya, Hendaklah kamu menjadi hamba-hambaku yang bersaudara.

[3]Diriwayatkan dalam hadits, bahwa Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam kesulitan makanan. Keluarganya terdiri dari istrinya Fatimah, 2 anaknya Hasan dan Husein serta seorang pembantunya bernama Handhah. Ali bekerja pada hari itu agar bisa membeli makanan. Dari  hasil perkerjaannya ia mendapatkan lima potong makanan untuk berbuka puasa pada hari itu. Dipandang dari dari segi kebutuhan makanan, 5 potong makanan (roti) tersebut sangat dibutuhkan mereka untuk berbuka puasa. Namun beberapa saat sebelm berbuka datang seorang miskin yang kelaparan  yang meminta sepotong makanan. Kemudian Ali memberikanya. Selanjutnya datang pula anak yatim yang juga kelaparan. Mereka juga memberikannya. Terakhir datang pula seoranag tawanan perang asal Yahudi, Mereka juga memberikan sepotong makanan untuknya. Kini mereka berlima hanya tersisa 2 potong roti. Mendengar cerita ini hati Nabi Saw terenyuh. Selanjutnya turunlah ayat yang menjelaskan dan memuji sikap altruisme Ali dan keuarganya. Firman Allah, ”Mereka memberikan makanan yang sangat mereka butuhkan kepada orang miskin, anak yatim dan seorang tawanan, mereka tidak membutukan ucapan terima kasih dari manusia, tetapi mereka melaksakan semua itu, semata-mata karena mengharap ridha Allah”. Inilah ajaran altruisme Islam yang sama sekali tidak diajarkan dalam sistem ekonomi manapun. Semua ini sebagai realisasi konsep tawhid dan ukhuwah yang diajarkan Islam.

[4] Lihat Umer Chapra, The Future of Economics, 2001

[5] Lihat Buku Fikih Ekonomi Umar

[6] Dalam berbagai forum baiuk di kelas maupun seminar, para peserta sering minta penjelasan tentang pengertian kebabasan dalam prinsip ekonomi Islam dan mereka sering memahaminya secara salah. Bahkan tidak saja para pminat ekonomi islam, dalam buku ajar yang populer din Indondia sebagaimana yang ditulis Adiwarman Karim dalam buku Ekonomi Mikro Islami (2002). Pengertian dan penjelasan kekabasan sama sekalai jauh dari pengertian sesungghnya. Artinya, penjelasannya tentang prinsip kekabasan menyimpang dari pengetian yang dimaksudkan para ahli ekonomi Islam dan ulama.

[7] Dalam filsafat materialisme Barat yang diajarkan Filosoof  Jean Paulk Sarter,’ Manusia ditakdirkan bebas, Tuhan  tidak ada”. Kekebasan manusia tidak terbatas dan bersifat mutlak. Tidak ada nilai-nilai yang transenden yang ditetapkan untuk umat manusia, tidak hukum Tuhan dan tidak teori Palto fan filosof Yuanoi lainnya. Satu-satunya fondasi untuk nilai0nilai adalah kebabasan manusia itu sendiri. (Jean Paul Sarter, Beingg and Nathingness dalam,  Anthony Manser, Sharter : A Philosopic Study, 1966.

[8]Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, hal.140

Diambil dari artikel Bapak Drs.Agustianto.MA Ketua Dosen Fikih Muamalah Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia

https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/21/58/

Kategori:Uncategorized